Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Kompas: Suara PDI-P Tiga Kali Lipat Perolehan Gerindra

Kompas.com - 21/10/2017, 10:05 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) masih menjadi partai politik yang paling banyak dipilih masyarakat apabila pemilu legislatif dilakukan sekarang.
Perolehan suara PDI-P tiga kali lipat lebih besar dari Partai Gerindra.

Hal itu terlihat dari survei yang dilakukan Litbang Kompas pada 26 September-8 Oktober 2017. Survei bertanya kepada responden, apabila pemilu legislatif 2019 dilakukan sekarang, partai mana yang akan mereka pilih.

Hasilnya, PDI-P mendapat 30,3 persen suara responden. Perolehan suara PDI-P naik dibanding survei Litbang Kompas April 2017 di angka 29 persen.

Di bawah perolehan suara PDI-P, ada partai Gerindra yang mendapat 10,8 persen suara responden.

(baca: Survei Kompas: Citra TNI Naik hingga 94 Persen, Citra DPR Terendah)

Sementara Partai Golkar yang berada di urutan ketiga dan dipilih 7,8 persen responden. Elektabilitas partai berlambang pohon beringin itu terus turun sejak April 2016 hingga April 2017. Pada April hingga Oktober 2017 elektabilitas Golkar naik sedikit.

Selanjutnya, secara berturut-turut yakni,l Partai Demokrat (5,3 persen), Partai Kebangkitan Bangsa (3,8 persen), Partai Keadilan Sejahtera (3,3 persen), Nasdem (3 persen), PAN (2,2 persen), PPP (1,8 persen).

Kemudian Partai Perindo (1,4 persen), Partai Hanura (0,9 persen), Partai Bulan Bintang (0,3 persen), Partai Solidaritas Indonesia (0,1 persen) dan Partai Idaman (0,1 persen).

Jika dibandingkan dengan hasil pemilu legislatif 2017 lalu, hanya PDI-P yang suaranya meningkat signifikan. Sementara parpol lainnya menurun.

Sementara, angka responden yang tidak menjawab alias golput masih cukup tinggi, yakni 29,1 persen.

Tingginya angka golput ini sejalan dengan buruknya citra parpol dan DPR di mata responden. Sebesar 43,5 persen responden menganggap citra parpol buruk. Sementara yang menjawab citra DPR semakin buruk mencapai 52,3 persen.

Kompas TV SMRC: Menuju Pemilu 2019, Jokowi & PDI-P Teratas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com