Cerita Kabareskrim yang Registrasi Ulang Kartu SIM karena Takut Diblokir

Kompas.com - 01/11/2017, 15:48 WIB
Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAKepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono mengaku telah meregister kartu SIM prabayar sesuai petunjuk Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ia melakukan registrasi ulang karena khawatir nomornya diblokir.

"Begitu baca koran, ternyata saya bisa diblokir (kalau tidak daftar)," ujar Ari di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (1/11/2017).

"Saya daripada di-block, jadi kan daftar," lanjut dia.

Dalam registrasi ulang itu memuat nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga. Ari meyakini informasi tersebut tetap tersimpan dalam sistem dan tidak bocor kemudian disalahgunakan.

"Pasti di Kominfo sudah mengatur regulasinya seperti apa," kata Ari.

(Baca: Registrasi Kartu Prabayar Gagal Padahal Sudah 6 Kali SMS? Anda Tidak Sendiri...)

Menurut Ari, pendaftaran ulang kartu SIM prabayar dengan format yang baru dapat mengurangi potensi kejahatan. Dengan adanya sistem yang baru, maka lebih muda mendata nomor-nomor tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Karena memang tidak teregristrasi sebelumnya sehingga untuk kita ungkap peristiwa pidana mencari orang kita mengalami kendala," kata Ari.

Ari mengatakan, seringkali ada informasi umum dari pemerintah yang disebarkan secara nasional lewat SMS. Dengan adanya pendataan ulang, maka pesan tersebut akan lebih mudah disebar merata.

(Baca: Hoax, Registrasi Kartu Prabayar Paling Lambat 31 Oktober 2017)

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bareskrim Bongkar Pabrik Obat Keras Ilegal di Yogyakarta, 4 Orang Jadi Tersangka

Bareskrim Bongkar Pabrik Obat Keras Ilegal di Yogyakarta, 4 Orang Jadi Tersangka

Nasional
SBY: Mungkin Hukum Bisa Dibeli, tapi Tidak untuk Keadilan

SBY: Mungkin Hukum Bisa Dibeli, tapi Tidak untuk Keadilan

Nasional
Mahasiswa Gelar Aksi di Gedung KPK, Firli Bahuri Pimpin Rakor di Jambi

Mahasiswa Gelar Aksi di Gedung KPK, Firli Bahuri Pimpin Rakor di Jambi

Nasional
Sekjen Lodewijk F Paulus Dipertimbangkan Golkar Gantikan Azis Syamsuddin

Sekjen Lodewijk F Paulus Dipertimbangkan Golkar Gantikan Azis Syamsuddin

Nasional
Menkes Pastikan Venue PON di Papua Dilakukan 'Fogging' Antisipasi Malaria

Menkes Pastikan Venue PON di Papua Dilakukan "Fogging" Antisipasi Malaria

Nasional
Rapat Pelaksanaan PON XX Papua, Menko PMK Ingatkan untuk Antisipasi Kerumunan Penonton

Rapat Pelaksanaan PON XX Papua, Menko PMK Ingatkan untuk Antisipasi Kerumunan Penonton

Nasional
Pemerintah Siapkan Opsi Selain PeduliLindungi, Ketua DPR: Urgen untuk Jamin Hak Warga

Pemerintah Siapkan Opsi Selain PeduliLindungi, Ketua DPR: Urgen untuk Jamin Hak Warga

Nasional
Geledah 3 Lokasi di Probolinggo, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Geledah 3 Lokasi di Probolinggo, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Nasional
Menkes: Vaksinasi Dosis Pertama di 5 Kota Penyelenggara PON XX Capai 62,7 Persen

Menkes: Vaksinasi Dosis Pertama di 5 Kota Penyelenggara PON XX Capai 62,7 Persen

Nasional
Demo Mahasiswa Depan KPK, Polisi Siapkan Tes Covid-19 Antigen untuk Periksa secara Acak

Demo Mahasiswa Depan KPK, Polisi Siapkan Tes Covid-19 Antigen untuk Periksa secara Acak

Nasional
Uji Materi UU KY, Ahli Sebut Pembentuk UU Berwenang Atur Rekrutmen Hakim

Uji Materi UU KY, Ahli Sebut Pembentuk UU Berwenang Atur Rekrutmen Hakim

Nasional
Moeldoko: Tidak Boleh Ada Lagi Pungli dan Perizinan yang Berbelit-belit

Moeldoko: Tidak Boleh Ada Lagi Pungli dan Perizinan yang Berbelit-belit

Nasional
Menaker: Nilai Bantuan Subsidi Upah Rp 1 Juta, Tak Ada Potongan Apa Pun

Menaker: Nilai Bantuan Subsidi Upah Rp 1 Juta, Tak Ada Potongan Apa Pun

Nasional
Publik Dinilai Perlu Menghukum Parpol yang Kadernya Korupsi

Publik Dinilai Perlu Menghukum Parpol yang Kadernya Korupsi

Nasional
IDAI Dorong Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di Bawah 12 Tahun Segera Dilakukan

IDAI Dorong Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di Bawah 12 Tahun Segera Dilakukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.