Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berita Populer: Cara Registrasi Kartu Prabayar, 91 Perwira Tinggi TNI Dimutasi, hingga 1.000 Karyawan Alexis Dirumahkan

Kompas.com - 01/11/2017, 07:15 WIB
Amir Sodikin

Penulis

1. Inilah Cara Registrasi Kartu Prabayar Telepon Seluler

Mulai 31 Oktober 2017, pelanggan (pembeli) kartu SIM prabayar baru (perdana) diwajibkan melakukan registrasi untuk keperluan validasi pemilik dengan mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK).

Para pelanggan lama kartu SIM prabayar yang sudah memiliki kartu sebelum hari ini juga diwajibkan melakukan registrasi ulang dengan cara yang sama

Pelanggan baru (pembeli kartu SIM perdana):

Begitu kartu aktif dan bisa digunakan di ponsel, buka aplikasi SMS dan tulis pesan ke nomor 4444 dengan format berikut:

1. Registrasi kartu SIM prabayar perdana Telkomsel (Simpati, Kartu AS):
REG<spasi>16 digit NIK#16 digit nomor KK#

2. Registrasi kartu SIM prabayar perdana XL Axiata (XL, Axis) :
DAFTAR#16 digit NIK#16 digit nomor KK

3. Registrasi kartu SIM prabayar perdana Indosat (IM3, Mentari), Tri, dan Smartfren:
16 digit NIK#16 digit nomor KK#

Pelanggan lama (kartu SIM aktif):

Berlaku untuk pelanggan lama yang sudah memiliki kartu SIM aktif sebelum tanggal 31 Oktober 2017. SMS registrasi ulang juga dikirimkan ke nomor 4444 dengan format sebagai berikut.

1. Registrasi ulang kartu SIM prabayar aktif Telkomsel (Simpati, Kartu AS):
ULANG<spasi>16 digit NIK#16 digit nomor KK#

2. Registrasi ulang kartu SIM prabayar aktif XL Axiata (XL, Axis) :
ULANG#16 digit NIK#16 digit nomor KK

3. Registrasi ulang kartu SIM prabayar aktif Indosat (IM3, Mentari), Tri, dan Smartfren:
ULANG#16 digit NIK#16 digit nomor KK#

Usai mengirimkan SMS registrasi ke 4444, akan ada SMS balasan dari nomor tersebut untuk memberitahukan apabila registrasi sukses atau tidak (misalnya karena nomor NIK atau KK salah).

Baca juga :
Cara Registrasi Kartu Prabayar Telkomsel, Tri, Indosat, XL, dan Smartfren
Baca juga :
Hoax, Registrasi Kartu Prabayar Paling Lambat 31 Oktober 2017
Baca juga :
Belum Punya KTP, Bagaimana Cara Registrasi Kartu Prabayar?
Baca juga :
Pelanggan Pascabayar Perlu Registrasi SIM Card Pakai NIK dan KK?

 

2. 91 Perwira Tinggi TNI Dimutasi, Wakil KSAD Diganti

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (kedua kiri) didampingi Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Agus Surya Bakti (kiri) dan Kapolda Sulsel Irjen Pol Muktiono (ketiga kiri) menghadiri kegiatan Sinergi TNI-Polri dan Masyarakat Bersatu Dalam Rangka Menjaga Kedaulatan dan Keamanan NKRI di Lapangan Karebosi, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (25/10/2017).  Sinergi tersebut guna mempererat silaturahmi antara personil TNI dan Polri dalam mengawal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 di Sulsel yang diselenggarakan serentak di 12 Kabupaten/Kota, dan tidak berpihak kepada siapa pun.ANTARA FOTO/DEWI FAJRIANI Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (kedua kiri) didampingi Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Agus Surya Bakti (kiri) dan Kapolda Sulsel Irjen Pol Muktiono (ketiga kiri) menghadiri kegiatan Sinergi TNI-Polri dan Masyarakat Bersatu Dalam Rangka Menjaga Kedaulatan dan Keamanan NKRI di Lapangan Karebosi, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (25/10/2017). Sinergi tersebut guna mempererat silaturahmi antara personil TNI dan Polri dalam mengawal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 di Sulsel yang diselenggarakan serentak di 12 Kabupaten/Kota, dan tidak berpihak kepada siapa pun.
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memutasi jabatan 91 perwira tinggi di lingkungan Mabes TNI.

Gatot mengatakan, mutasi jabatan tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier Perwira Tinggi TNI.

Dia berharap para perwira tinggi tersebut mampu mengoptimalkan tugas-tugas TNI yang semakin kompleks dan dinamis.

"TNI terus melakukan upaya peningkatan kinerja melalui mutasi dan promosi jabatan personel di tingkat Perwira Tinggi TNI. Ini suatu hal yang wajar karena banyak yang pensiun maka harus segera," ujar Gatot saat ditemui di Marks Yonkav VII/Sersus, Cijantung, Jakarta Timur, Selasa (31/10/2017).

"Harapannya ke depan organisasi lebih termotivasi lagi, orang-orang baru lebih punya motivasi lagi, kerja lebih keras lagi karena tantangan semakin sulit kedepannya," tuturnya.

Selengkapnya baca : 91 Perwira Tinggi TNI Dimutasi, Wakil KSAD Diganti

 

3. Hotel dan Gerai Pijat Tutup, 1.000 Karyawan Alexis Dirumahkan

Pihak Hotel Alexis belum menentukan bagaimana nasib para karyawannya. Mereka mengaku masih fokus untuk membuat Hotel Alexis kembali bisa beroperasi seperti sedia kala.

"Untuk karyawan, sementara ini kami rumahkan. Karena kami menghormati keputusan Dinas PTSP makanya kami lakukan stop operasional sehingga tidak ada yang bekerja," kata Legal Corporate Hotel Alexis Lina Novita, saat jumpa pers di Lantai 2 Hotel Alexis, Pademangan, Jakarta Utara, Selasa (31/10/2017).

Pantauan Kompas.com di lokasi, hanya ada beberapa satpam, pegawai restoran, dan juga petugas kebersihan yang tetap bekerja.

Pada bagian depan hotel juga terdapat pengumuman yang menyatakan bahwa Hotel Alexis sementara berhenti beroperasi hingga pemberitahuan lebih lanjut.
Lina juga menyampaikan, saat ini Hotel Alexis memiliki 1.000 karyawan dengan rincian 600 karyawan tetap dan 400 karyawan lepas.

Baca juga : Hotel dan Gerai Pijat Tutup, 1.000 Karyawan Alexis Dirumahkan

 

4. Menteri Susi: Perlu Kebodohan untuk Menyelesaikan Persoalan yang Begitu Bodoh

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat memimpin penenggelaman 33 kapal asing pencuri ikan di perairan Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Minggu (29/10/2017). Di sela-sela kunjungan kerja dan memimpin penenggelaman kapal di Natuna, Menteri Susi melakukan piknik mendadak di Pantai Sindu, salah satu pantai berbatu raksasa di Pulau Ranai.KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWA Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat memimpin penenggelaman 33 kapal asing pencuri ikan di perairan Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Minggu (29/10/2017). Di sela-sela kunjungan kerja dan memimpin penenggelaman kapal di Natuna, Menteri Susi melakukan piknik mendadak di Pantai Sindu, salah satu pantai berbatu raksasa di Pulau Ranai.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku tidak masalah disebut bodoh oleh pihak-pihak yang tidak setuju dengan penenggelaman kapal illegal fishing.

Baginya, penenggelaman kapal adalah tindakan yang dibutuhkan untuk mengakhiri kebodohan karena puluhan tahun negeri ini membiarkan para pelaku illegal fishing masuk menjarah ikan dari laut Indonesia.

"Mungkin memang diperlukan kebodohan untuk menyelesaikan persoalan yang begitu bodoh," ujarnya di Jakarta, Senin (30/10/2017).

Susi justru balik menyindir pihak-pihak yang menyebut penenggelaman kapal illegal fishing sebagai tindakan bodoh. Sebab berpuluh puluh tahun laut Indonesia dijarah, orang-orang tersebut hanya diam saja.

Menurut Susi, sikap diam puluhan tahun terhadap pelaku illegal fishing justru seperti kegilaan yang dibiarkan. Untuk mengakhiri kegilaan itu tutur dia, maka diperlukan tindakan gila lainnya yaitu penenggelaman kapal.

Baca juga : Menteri Susi: Perlu Kebodohan untuk Menyelesaikan Persoalan yang Begitu Bodoh


5. Burung Paling Tangguh di Dunia Terbang 10 Bulan Tanpa Henti

Burung kapinis (Apus apus)Wikimedia Burung kapinis (Apus apus)
Burung kapinis (Apus-apus) boleh dibilang sebagai burung paling tangguh di udara. Spesies itu mampu terbang 10 bulan tanpa sekali pun mendarat.

Penelitian Andres Hedenstrom dari Lund University yang dipublikasikan di jurnal Current Biology pada Kamis (27/10/2016) menjadi bukti ketangguhan burung tersebut.

Peneliti asal Inggris, Ron Lockey, pada tahun 1970-an telah menduga bahwa kapinis punya kemampuan terbang luar biasa. Namun, Hedenstrom-lah yang pertama kali membuktikan.

Hedenstrom dan rekannya menaruh perangkat mini pemantau gerak di punggung sejumlah burung kapinis. Perangkat itu sangat ringan, hanya 1 gram, sehingga burung tak merasa membawa beban.

Data hasil pemantauan mengungkap, dalam setahun, kapinis mampu terbang hingga 10 bulan non-stop dan hanya berada penuh di daratan selama 2 bulan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com