Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belum 100 Hari Kerja Langsung Tutup Alexis, Anies Disanjung PKS

Kompas.com - 30/10/2017, 23:58 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal menilai penolakan perpanjangan izin Hotel dan Griya Pijat Alexis merupakan bagian dari janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang harus ditepati.

Karena itu, ia menyambut baik saat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak memperpanjang izin usaha Alexis.

"Sejauh itu dilakukan penelitian secara hukum tentu tidak perlu ada yang ditunda-tunda. Jadi kami merasa lega, merasa lapang, bahwa aspirasi masyarakat sudah didengar dan ditindaklanjuti oleh beliau secara sigap. Ini termasuk dini, belum seratus hari pemerintahannya," kata Mustafa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/10/2017).

Namun, ia mengingatkan agar Pemerintah Provinsi DKI tidak menutup Alexis tanpa mengindahkan aturan. Ia mengatakan penutupan tersebut harus tetap memperhatikan aturan yang berlaku sehingga tak menimbulkan gugatan di kemudian hari.

(Baca: Setelah Alexis Ditutup, Sekjen PDI-P Tagih Janji Anies soal DP Rumah 0 Persen)

Ia juga berharap hotel dan griya pijat lain yang menyalahi aturan juga bisa ditertibkan oleh Pemerintah Provinsi DKI.

"Saya kira ini bukti bahwa beliau berdua responsif terhadap masyarakat dan concern terhadap penegakan hukum dan moralitas di tengah masyarakat," lanjut dia.

Sebagaimana diketahui, surat tidak diperpanjangnya izin usaha Alexis telah diterbitkan pada Jumat (27/10/2017).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki dasar untuk tidak memperpanjang izin usaha Alexis. Salah satunya yakni banyaknya keluhan dari masyarakat.

(Baca: Ini Isi Surat Edaran Izin Hotel Alexis yang Tak Diperpanjang)

Sayangnya, bukti-bukti yang dikantongi Pemprov DKI Jakarta untuk tidak mengeluarkan kembali izin usaha tersebut tak dirinci.

Selain adanya dasar untuk tidak memperpanjang izin Alexis, langkah penutupan itu juga untuk memenuhi janji kampanye pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Dengan tidak diperpanjangnya izin Alexis, pemilik usaha tidak bisa lagi melakukan kegiatan usaha di sana.

Kompas TV Berita Terpopuler 30 Oktober 2017
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com