Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Menteri Susi Tak Akan Berhenti Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan

Kompas.com - 29/10/2017, 19:29 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

NATUNA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia adalah satu-satunya jalan menuju kedaulatan. Kedaulatan itulah yang akan mengantarkan rakyat menuju kesejahteraan.

Hal itu diungkapkan Susi, sesaat sebelum memimpin penenggelaman 33 kapal asing pencuri ikan di perairan Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Minggu (29/10/2017).

"Penenggelaman kapal yang telah kita lakukan sejak 2015 di mana pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla mencanangkan visi-misi Indonesia sebagai poros maritim dunia, memastikan laut itu bisa menjadi masa depan bangsa kita," ujar Susi.

Susi kemudian kilas balik ke masa awal dia menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan. Ia dihadapkan pada sejumlah data tidak mengenakkan.

Berdasarkan sensus sejak 2003 hingga 2013, menurut Susi, jumlah nelayan menurun 50 persen, stok ikan semakin menipis, angka pencurian ikan di wilayah perbatasan juga sangat tinggi.

Laut juga tidak mendapat perhatian. Sehingga, tanpa disadari Indonesia seakan meninggalkan kodratnya sebagai negara maritim.

(Baca juga: Menteri Susi Tenggelamkan 33 Kapal Tanpa Diledakkan, Ini Alasannya)

Di sisi lain, perusahaan penangkap dan produksi ikan di luar negeri sangat makmur. Thailand misalnya. Beroperasi di perairan Indonesia, salah satu perusahaan di negara itu sukses mengeruk untung hingga 3,5 miliar dollar AS per tahun.

"Sementara, Ambon di mana yang menjadi tempat operasi perusahaan-perusahaan ekspor Thailand justru PAD (Pendapatan Asli Daerah) hanya Rp 8,7 miliar saja," ujar Susi.

Setelah hampir tiga tahun menggencarkan penegakan hukum di perairan Indonesia disertai dengan pengetatan syarat operasi kapal pencari ikan, Susi menyebut, kondisi kelautan dalam negeri semakin baik.

Stok ikan naik menjadi 12,5 juta ton. Angka ini meningkat dibanding tahun 2014 yang hanya 6,5 juta ton. Konsumsi ikan otomatis naik menjadi 7 kilogram per kapita per tahun. Artinya, 1,75 juta ton ikan dikonsumsi masyarakat Indonesia per tahun.

"Ekspor (perikanan) Indonesia juga naik 20 persen lebih. Semester satu saja itu sudah ada kenaikan 30 persen dari yang biasanya 4,6 miliar dollar AS per tahun, pertengahan tahun ini sudah mencapai 3,8 miliar dollar AS. Mudah-mudahan sampai akhir tahun bisa di atas 5 miliar dollar AS," ujar Susi.

(Baca juga: Cerita Menteri Susi Soal Ikan Kakap Merah yang Menghilang)

Saat ini, Susi merasa jalan yang ditempuh sudah benar. Ia yakin jika apa yang dilaksanakannya saat ini bakal memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, meskipun Susi mengakui upaya penegakan hukum di laut terus mendapat perlawanan dari mafia kelautan dan perikanan, dia tak akan gentar. Penegakan hukum di laut bersama-sama dengan TNI, Polri dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) serta Kejaksaan akan tetap terus digencarkan.

"Memberikan efek jera adalah satu-satunya cara kita mengamankan negara. Kita melakukan penenggelaman bukan untuk gagah-gagahan bukan untuk image, bukan pula untuk gengsi-gengsian. Tapi memang negara ini patut mendapatkan kehormatannya dan kita berdiri menjadi garda depannya," ujar Susi.

Catatan Kompas.com, semenjak menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi berhasil menenggelamkan 317 kapal pencuri ikan. Sampai dengan Desember 2018 mendatang, kapal yang bakal ditenggelamkan Susi yakni sebanyak 405 unit kapal.

Kompas TV Presiden Majelis Umum PBB Dukung Rencana Susi Pudjiastuti
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com