Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Menteri Susi Temukan Kaus Berlambang Partai di Pantai Sindu Natuna

Kompas.com - 29/10/2017, 08:18 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

NATUNA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menemukan banyak sampah di Pantai Sindu, Kabupaten Natuna, lalu memunguti sampah-sampah tersebut dan membakarnya.

Momen itu terjadi, Sabtu (28/10/2017), usai Susi berolahraga paddling di sela kunjungan kerjan ke Pulau Ranai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Dia kemudian merapat ke Pantai Sindu, salah satu pantai dengan batu-batu super besar.

Saat Susi sedang menarik sampah dari pasir untuk diangkat ke tepi pantai, dia menemukan sehelai kaus berlambang salah satu partai.

"Nanti (saya akan) bilang Pak Surya Paloh, Nasdem harus kasih CSR untuk bersihkan pantai. Kalau tidak, nanti kasih tahu Partai Nasdem bikin kotor pantai," ujar Susi sambil tertawa.

Tentu saja Susi hanya berguyon karena kaus itu hanyalah satu dari ribuan sampah lain yang mengotori pantai tersebut.

(Baca juga: Menteri Susi Pimpin Penenggelaman 33 Kapal Pencuri Ikan di Natuna)

Susi prihatin karena pantai itu dipenuhi sampah. Padahal pantai itu bukanlah pantai yang sering dilewati orang dan cenderung terpencil.

"Aku pikir satu meter dari pasir dalam air itu rumput atau lamun. Bukan, padang kresek ternyata. Dari botol Fanta, Coca Cola, kaleng bir dan 50 persen kresek. So scary, menakutkan, mengerikan," ujar Susi.

"Paling tidak, mungkin setengah ton sampah sudah terkumpul. Lebih mungkin kalau kupikir," lanjut dia.

Kondisi serupa juga seringkali ia temui saat melaksanakan kunjungan kerja ke daerah pantai lain.

Menurut Susi, persoalan sampah memang menjadi salah satu pekerjaan berat di Indonesia. Persoalan itu bukan hanya menyangkut tentang siapa yang berwenang membersihkan sampah di pantai, namun soal bahwa kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota hingga warga setempat.

"Sampah itu bukan persoalan kewenangan. Semua harus merasa bertanggung jawab. provinsi, kabupaten, masyarakat, semuanya," ujar Susi.

"Ini soal merubah kebiasaan, perilaku dan moral etika kita tentang sampah. Harus dirubah mindset kita," tambahnya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com