Eks Komisioner KPU Anggap Sipol Bukan Patokan Lolos Tidaknya Parpol

Kompas.com - 28/10/2017, 15:21 WIB
Ilustrasi KOMPAS/DIDIE SWIlustrasi
|
EditorIndra Akuntono

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Chusnul Mariyah mengatakan, sistem informasi partai politik (Sipol) semestinya hanya dijadikan basis data pendaftaran partai politik dan bukan sebagai penentu lolos atau tidaknya partai politik menjadi peserta pemilu.

"Kalau kami lihat, mengisi itu (sipol) bisa panggil ahli IT bagaimana caranya bisa hijau semua. Jangan sampai KPU putuskan partai ini ikut apa tidak, melalui sipol ini," ujar Chusnul, dalam diskusi Populi Center bersama Smart FM di Jakarta, Sabtu (28/10/2017).

KPU, kata Chusnul, tetap harus mengecek secara manual data yang dimasukkan dalam sistem tersebut. Pimpinan bisa menginstruksikan KPU di jajaran provinsi serta kabupaten/kota untuk mengecek ulang semua data yang diisi parpol untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan sesuai keadaan sebenarnya, tanpa kecurangan

"KPU harus perhatikan, sistem IT bisa ditipu dengan sistem teknologi. Bisa saja asal diisi dengan apa, yang indikator merah jadi hijau," kata Chusnul.

Baca juga : Sipol Dikeluhkan karena Sulit untuk Lengkapi Dokumen, Ini Jawaban KPU

Chusnul mengatakan, saat dirinya masih menjabat komisioner, KPU pernah menerapkan sistem input data secara digital. Namun, tujuannya hanya membantu pendataan.

Sistem tersebut untuk menunjang prinsip transparan dan akuntabel. Sementara yang menentukan apakah syarat administrasi parpol sudah lengkap berdasarkan hard copy data yang diserahkan ke KPU.

Dia mengkritisi keberadaan Sipol yang hanya tertera dalam Peraturan KPU, bukan undang-undang yang berkekuatan hukum. Chusnul menegaskan, jangan sampai KPU dicap tidak adil karena sistem yang sebenarnya tidak diakomodasi dalam undang-undang.

"KPU hati-hati, Sipol itu di internal KPU, tapi jangan sampai merugikan peserta pemilu," kata Chusnul.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berpendapat senada. Permasalahan Sipol saat ini menjadi catatan KPU dalam penggunaan sistem IT ke depan. Sebab, tak hanya Sipol yang merupakan produk berbasis teknologi oleh KPU.

"Harus dilakukan audit apakah sistemnya sudah sesuai untuk mengurangi potensi kecurangan. Harus juga melibatkan masyarakat dari saat perencanaan," kata Titi.

Kompas TV Ada 27 Parpol Daftar sebagai Calon Peserta Pemilu 2019
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Nasional
Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Nasional
18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

Nasional
Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Nasional
18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

Nasional
Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Nasional
Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Nasional
KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Mengenal Weighted Vest, 'Rompi Militer' yang Dipakai AHY Berolahraga

Mengenal Weighted Vest, "Rompi Militer" yang Dipakai AHY Berolahraga

Nasional
Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Nasional
Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Nasional
ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.