Kompas.com - 20/10/2017, 22:47 WIB
Logo Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI digedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Logo Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI digedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah partai politik (parpol) yang dinyatakan tidak memenuhi kelengkapan dokumen oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluhkan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Misalnya, Partai Idaman yang menyebut server Sipol yang berkali-kali down dan membuat mereka gagal menyelesaikan proses mengunggah dokumen. Sementara, waktu yang diberikan oleh KPU mepet.

Beberapa partai yang merasa dirugikan dengan Sipol ini pun berencana mengajukan gugatan pelanggaran administrasi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, atas kewajiban pengisian Sipol.

Menanggapi keluhan dari sejumlah partai mengenai Sipol, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengakui, sebagai sebuah sistem buatan manusia, tentu saja Sipol tidaklah sempurna.

"Kami mengakui kadang-kadang (terganggu)," kata Pramono kepada wartawan di Gedung KPU Pusat, Jakarta, Jumat (20/10/2017).

(Baca juga: Administrasi Tak Lengkap, Partai Idaman Salahkan Server Sipol KPU)

Namun demikian, dia memastikan gangguan pada server Sipol tidak berlangsung lama, bahkan hingga berjam-jam.

KPU memang pernah melakukan maintenance. Namun, itu pun dilakukan pada dini hari dan tidak memakan waktu hingga berjam-jam lamanya.

Pramono menyatakan, KPU juga siap menunjukkan rekaman data waktu-waktu terjadinya gangguan dan berapa lama gangguan itu berlangsung.

"Kami punya data lengkapnya. Hari apa, jam berapa, detik kapan, dan berapa lama. Dan problem itu kan terbukti tidak berpengaruh terhadap 14 parpol yang dokumennya lengkap," ucap Pramono.

(Baca juga: Kendala Sipol, PKS Sebut karena Sinyal Buruk dan Listrik "Byar-pet")

Dengan rekaman data tersebut, KPU mengantisipasi argumentasi dari parpol yang mengklaim sulit mengunggah dokumen.

"Kami juga bisa melacak, sejak kapan parpol input data, dan perkembangan per hari seberapa banyak. Kan kami bisa melacak itu. Sehingga itu yang akan kami ungkapkan jika diminta oleh Bawaslu," ucap Pramono.

Kompas TV Ada 27 Parpol Daftar sebagai Calon Peserta Pemilu 2019
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tegaskan Tak Ada Arahan Istana, Golkar Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Demi Kemaslahatan Bangsa

Tegaskan Tak Ada Arahan Istana, Golkar Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Demi Kemaslahatan Bangsa

Nasional
Pilpres 2024 Diprediksi Munculkan 3 Poros Capres, Bergantung Sikap PDI-P

Pilpres 2024 Diprediksi Munculkan 3 Poros Capres, Bergantung Sikap PDI-P

Nasional
Gerindra soal Menentukan Koalisi: Politik Sama kayak Orang Pacaran

Gerindra soal Menentukan Koalisi: Politik Sama kayak Orang Pacaran

Nasional
Begini Kronologi UAS dan Rombongan Tak Diizinkan Masuk ke Singapura

Begini Kronologi UAS dan Rombongan Tak Diizinkan Masuk ke Singapura

Nasional
KPK Geledah Kantor Sejumlah SKPD di Pemkot Ambon

KPK Geledah Kantor Sejumlah SKPD di Pemkot Ambon

Nasional
Gerindra Belum Akan Mendeklarasikan Koalisi dalam Waktu Dekat

Gerindra Belum Akan Mendeklarasikan Koalisi dalam Waktu Dekat

Nasional
Mengenal Bawaslu, Sejarah hingga Tugas dan Wewenang

Mengenal Bawaslu, Sejarah hingga Tugas dan Wewenang

Nasional
Masa Tahanan Fakarich, Brian Edgar Nababan, dan Admin Indra Kenz di Kasus Binomo Diperpanjang

Masa Tahanan Fakarich, Brian Edgar Nababan, dan Admin Indra Kenz di Kasus Binomo Diperpanjang

Nasional
Penyidik PNS Kementerian LHK Periksa Terbit Rencana Perangin Angin di KPK

Penyidik PNS Kementerian LHK Periksa Terbit Rencana Perangin Angin di KPK

Nasional
DPR Gelar Rapat Paripurna, 76 Anggota Hadir Fisik dan Virtual 252 Orang

DPR Gelar Rapat Paripurna, 76 Anggota Hadir Fisik dan Virtual 252 Orang

Nasional
Boyamin Saiman Penuhi Panggilan KPK

Boyamin Saiman Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Dubes RI di Singapura: UAS Tidak Dideportasi, tapi Tak Diizinkan Masuk karena Tak Penuhi Kriteria

Dubes RI di Singapura: UAS Tidak Dideportasi, tapi Tak Diizinkan Masuk karena Tak Penuhi Kriteria

Nasional
Tanggapi Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi, Begini Kata KSP

Tanggapi Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi, Begini Kata KSP

Nasional
PPP Sebut Isu Koalisi Indonesia Bersatu Arahan Istana sebagai Imajinasi

PPP Sebut Isu Koalisi Indonesia Bersatu Arahan Istana sebagai Imajinasi

Nasional
Menteri PPPA: Umat Buddha Punya Peran Besar Ciptakan Lingkungan Aman bagi Perempuan dan Anak

Menteri PPPA: Umat Buddha Punya Peran Besar Ciptakan Lingkungan Aman bagi Perempuan dan Anak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.