APBN Diharapkan Tak Lagi Dijadikan sebagai Alat Politik

Kompas.com - 26/10/2017, 07:29 WIB
Suasana rapat badan anggaran DPR membahas asumsi ekonomi makro pada RAPBN 2018 Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Suasana rapat badan anggaran DPR membahas asumsi ekonomi makro pada RAPBN 2018
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menyesalkan sikap Fraksi Partai Gerindra yang sempat menolak pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN) 2018, meskipun APBN 2018 kini telah disahkan sebagai undang-undang.

Misbakhun mengatakan, Gerindra boleh saja menempatkan diri sebagai partai oposisi dan kerap berbeda pandangan dengan pemerintah. Hal itu merupakan bagian dari keniscayaan dialektika proses demokrasi yang memberikan ruang bagi perbedaan pendapat.

"Tetapi menjadikan APBN sebagai alat politik, bahkan menolak APBN sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat sebagai amanat konstitusi adalah berbahaya dan tidak boleh ada dalam sistem demokrasi modern Indonesia saat ini," kata Misbakhun dalam keterangan tertulis, Rabu (25/10/2017).

Menurut anggota Komisi XI DPR ini, APBN adalah alat dan instrumen negara untuk menyejahterakan rakyat. Sebab, di dalam APBN, ada program-program pembangunan mulai dari biaya operasional sekolah, biaya pembangunan madrasah/pesantren, membayar biaya gaji guru/TNI/Polri.

(Baca: Diwarnai Interupsi, DPR Tetapkan APBN 2018)

Ada juga anggaran membangun infrastruktur jalan, bendungan dan irigasi pertanian, sarana dan prasarana kesehatan, subsidi pupuk dan bibit pertanian, hingga Dana Desa dan BPJS.

"Semua pembiyaan yang ada di dalam APBN adalah untuk seluruh rakyat Indonesia di seluruh pelosok Tanah Air tanpa kecuali dan tidak melihat latar belakang politik atau afiliasi politiknya terhadap partai politik," kata Misbakhun.

Menurut dia, Gerindra telah gagal memahami fungsi APBN sebagai instrumen negara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional seperti yang diamanatkan oleh konstitusi.

(Baca juga: Gerindra Tolak Pengesahan APBN 2018, Ini Alasan-alasannya)

Misbakhun memahami bahwa tahun 2018 adalah tahun yang panas secara politik menjelang Pemilu 2019. Namun, menjadikan penolakan APBN sebagai pencitraan politik tidak bisa dibenarkan.

"Karena pada hakikatnya APBN digunakan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa melihat latar belakang partai politik mereka," ujar mantan Pegawai Ditjen Pajak ini.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X