Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lahan Kuburan Massal Korban 1965 Ada yang Telah Jadi Perumahan atau Hotel

Kompas.com - 24/10/2017, 22:21 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966, Bedjo Untung mengatakan, sejumlah lahan kuburan massal korban pelanggaran HAM 1965 yang dialihfungsikan.

Menurut Bedjo, pada lahan kuburan-kuburan tersebut dibangun perumahan, toko, bahkan hotel.

"Banyak yang dialihfungsikan, jadi perumahan, toko, bahkan hotel seperti di Denpasar, Bali. Di tepi pantai dijadikan hotel," kata Bedjo di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Bedjo mengatakan, mereka yang mengubah lahan kuburan massal menjadi perumahan atau hotel tak tahu bahwa ada jasad yang yang pernah dikubur di sana.

"Rata-rata mereka tidak tahu. Digusur jadi perumahan, padahal di bawah itu ada kuburan massal," kata dia.

Bedjo mengakui, pihaknya tak bisa berbuat banyak, karena tak punya kewenangan.

"YPKP hanya mendata dan melakukan penelitian keberadaan kuburan itu berada serta jumlah korbannya," ujar dia.

Bedjo mengungkapkan, jumlah titik lokasi kuburan massal yang didata YPKP 1965 terus bertambah. Hingga saat ini, ada 132 titik lokasi kuburan massal di Indonesia.

"Sekarang 132 titik, bukan hanya 122 titik dengan 13.999 orang korban," kata dia.

Ada penambahan 10 titik lokasi kuburan massal tersebut antara lain di daerah Magetan, Pacitan, Cilacap, Grobokan, Purwodadi, dan Sukabumi.

"Kami sudah datangi semua. Kami gali keterangan saksi-saksi," kata dia.


Kompas TV Isu PKI Bangkit Sering Muncul di Bulan September
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com