Kompas.com - 24/10/2017, 22:21 WIB
Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966, Bedjo Untung Saat Ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (24/10/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRKetua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966, Bedjo Untung Saat Ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (24/10/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966, Bedjo Untung mengatakan, sejumlah lahan kuburan massal korban pelanggaran HAM 1965 yang dialihfungsikan.

Menurut Bedjo, pada lahan kuburan-kuburan tersebut dibangun perumahan, toko, bahkan hotel.

"Banyak yang dialihfungsikan, jadi perumahan, toko, bahkan hotel seperti di Denpasar, Bali. Di tepi pantai dijadikan hotel," kata Bedjo di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Bedjo mengatakan, mereka yang mengubah lahan kuburan massal menjadi perumahan atau hotel tak tahu bahwa ada jasad yang yang pernah dikubur di sana.

"Rata-rata mereka tidak tahu. Digusur jadi perumahan, padahal di bawah itu ada kuburan massal," kata dia.

Bedjo mengakui, pihaknya tak bisa berbuat banyak, karena tak punya kewenangan.

"YPKP hanya mendata dan melakukan penelitian keberadaan kuburan itu berada serta jumlah korbannya," ujar dia.

Bedjo mengungkapkan, jumlah titik lokasi kuburan massal yang didata YPKP 1965 terus bertambah. Hingga saat ini, ada 132 titik lokasi kuburan massal di Indonesia.

"Sekarang 132 titik, bukan hanya 122 titik dengan 13.999 orang korban," kata dia.

Ada penambahan 10 titik lokasi kuburan massal tersebut antara lain di daerah Magetan, Pacitan, Cilacap, Grobokan, Purwodadi, dan Sukabumi.

"Kami sudah datangi semua. Kami gali keterangan saksi-saksi," kata dia.


Kompas TV Isu PKI Bangkit Sering Muncul di Bulan September
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen Golkar Harap Parpol Lain Bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

Sekjen Golkar Harap Parpol Lain Bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

Nasional
Ingatkan Menteri Tak Sibuk Manuver Capres 2024, Pimpinan Komisi II: Kerjalah Bantu Presiden

Ingatkan Menteri Tak Sibuk Manuver Capres 2024, Pimpinan Komisi II: Kerjalah Bantu Presiden

Nasional
Oditur Militer Beberkan Mengapa Alasan Kolonel Priyanto Mengaku Panik Tak Masuk Akal

Oditur Militer Beberkan Mengapa Alasan Kolonel Priyanto Mengaku Panik Tak Masuk Akal

Nasional
Menag: BPIH Lebih Besar dari Bipih, Jemaah Haji Bayar Rp39,9 Juta

Menag: BPIH Lebih Besar dari Bipih, Jemaah Haji Bayar Rp39,9 Juta

Nasional
Menag: Pemerintah Menyubsidi Jemaah Agar Biaya Haji Lebih Ringan

Menag: Pemerintah Menyubsidi Jemaah Agar Biaya Haji Lebih Ringan

Nasional
Membaca Bayangan Peta Koalisi Pilpres 2024 dalam Dominasi Kuasa PDI-P

Membaca Bayangan Peta Koalisi Pilpres 2024 dalam Dominasi Kuasa PDI-P

Nasional
Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

Nasional
Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

Nasional
PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

Nasional
Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

Nasional
Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

Nasional
Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

Nasional
Lengkapi Pemberkasan Kasus Binomo, Polisi Bawa Ferrari Indra Kenz ke Jakarta

Lengkapi Pemberkasan Kasus Binomo, Polisi Bawa Ferrari Indra Kenz ke Jakarta

Nasional
Syarat Haji 2022, Sudah 2 Kali Vaksin Covid-19, Usia di Bawah 65 Tahun

Syarat Haji 2022, Sudah 2 Kali Vaksin Covid-19, Usia di Bawah 65 Tahun

Nasional
Setiap Jemaah Haji Membayar Rp 39,9 Juta untuk Berangkat

Setiap Jemaah Haji Membayar Rp 39,9 Juta untuk Berangkat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.