Lahan Kuburan Massal Korban 1965 Ada yang Telah Jadi Perumahan atau Hotel

Kompas.com - 24/10/2017, 22:21 WIB
Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966, Bedjo Untung Saat Ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (24/10/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRKetua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966, Bedjo Untung Saat Ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (24/10/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966, Bedjo Untung mengatakan, sejumlah lahan kuburan massal korban pelanggaran HAM 1965 yang dialihfungsikan.

Menurut Bedjo, pada lahan kuburan-kuburan tersebut dibangun perumahan, toko, bahkan hotel.

"Banyak yang dialihfungsikan, jadi perumahan, toko, bahkan hotel seperti di Denpasar, Bali. Di tepi pantai dijadikan hotel," kata Bedjo di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Bedjo mengatakan, mereka yang mengubah lahan kuburan massal menjadi perumahan atau hotel tak tahu bahwa ada jasad yang yang pernah dikubur di sana.

"Rata-rata mereka tidak tahu. Digusur jadi perumahan, padahal di bawah itu ada kuburan massal," kata dia.

Bedjo mengakui, pihaknya tak bisa berbuat banyak, karena tak punya kewenangan.

"YPKP hanya mendata dan melakukan penelitian keberadaan kuburan itu berada serta jumlah korbannya," ujar dia.

Bedjo mengungkapkan, jumlah titik lokasi kuburan massal yang didata YPKP 1965 terus bertambah. Hingga saat ini, ada 132 titik lokasi kuburan massal di Indonesia.

"Sekarang 132 titik, bukan hanya 122 titik dengan 13.999 orang korban," kata dia.

Ada penambahan 10 titik lokasi kuburan massal tersebut antara lain di daerah Magetan, Pacitan, Cilacap, Grobokan, Purwodadi, dan Sukabumi.

"Kami sudah datangi semua. Kami gali keterangan saksi-saksi," kata dia.




25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Nasional
Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Nasional
Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Nasional
Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Nasional
Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Nasional
Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Nasional
Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Nasional
Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Nasional
Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Nasional
Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Nasional
Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Nasional
MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Nasional
Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

Nasional
Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

Nasional
Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja 'Meng-covid-kan' Pasien Meninggal Dunia

Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja "Meng-covid-kan" Pasien Meninggal Dunia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X