Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/10/2017, 17:18 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) Muhammad Nukhoiron menyebut bahwa penuntasan kasus pelanggaran HAM 1965-1966 terkendala pasca dilantiknya Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

"Ketika Menko Polhukam-nya Wiranto, komunikasi Komnas HAM dengan pemerintah jadi jauh. Untuk memikirkan upaya penyelesaian, saya sendiri enggak tahu apa yang pemerintah lakukan," kata Nukhoiron di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017).

Padahal, kata Nurkhoiron, sebelum Wiranto dilantik proses penuntasan kasus berjalan baik. Semua pihak duduk bersama membahas penyelesaian tragedi kemanusiaan tersebut.

"Tedjo (Edhy Purdjiatno) dan Luhut (Binsar Pandjaitan) itu bagus. Semua kasus kita bicarakan bareng. Kepolisian hadir, Kejaksaan, Menko Polhukam, Menkumham hadir membicarakan," ujar Nurkhoiron.

(Baca: Eurico Guterres: Wiranto Sudah Jadi Menteri, tapi Kok Kami Gembel?)

Menurut Nurkhoiron, sejak Wiranto duduk sebagai Menko Polhukam, komitmen pemerintah dalam menyelesaikan kasus HAM 1965-1965 tak cukup terlihat.

"Komunikasinya kurang baik. Kurang aktif untuk menyatakan apa sih komitmen pemerintah dan bagaimana bisa menyelesaikan bersama-sama serta saling berkoordinasi," ujar dia.

"Padahal kalau gerakan ini meredup akan jadi masalah nanti ke depan. Alasannya banyak generasi muda yang enggak akan tahu sejarah bangsanya," tambahnya.

Bahkan selama Wiranto menjabat, kata dia, Komnas hanya pernah sekali rapat bersama membahas penuntasan kasus pelanggaran HAM yang ada di dalam negeri.

"Sudah pernah (rapat). Tapi saya cuma sekali, setahun yang lalu mungkin. Ketika itu menjelaskan ada beberapa agenda penyelesaian pelanggaran HAM berat dan agenda khusus penyelesaian pelanggaran HAM berat di papua," kata dia.

(Baca: Wiranto: Buktikan Kapan dan di Mana Saya Melanggar HAM, Saya Akan Jawab)

Sayangnya, hingga kini penuntasan kasus tersebut masih abu-abu dan tidak jelas perkembangannya bagaimana serta sampai mana.

"Sampai sekarang enggak jelas. Sampai mana kita enggak tahu kemajuannya. Penyelesaiannya mau lewat apa, caranya bagaimana, saya sendiri belum jelas," ungkap Nukhoiron.

Nurkhoiron justru mengakui, hubungan lembaganya saat ini jauh lebih baik dengan Kejaksaan Agung, dibanding dengan Kementerian Koordinator Bidang Polhukam.

"Kalau sekarang Komnas HAM sedang berkoordinasi dengan kejaksaan agung untuk memperbaiki. Hubunhan kami lebih baik dengan Kejaksaan Agung daripada dengan Kemenko Polhukam," katanya.

"Padahal Kemenko Polhukam kan bisa berbuat banyak lebih dari itu. Kemarin itu dia (Wiranto) mau bikin dewan kerukunan nasional. Kita saja enggak tahu. Apa isi dewan itu. Dia (Wiranto) enggak mau buka kepada Komnas HAM," tutup dia.

Kompas TV TNI Angkatan Darat menginstruksikan seluruh prajuritnya untuk menggelar nonton bareng film pengkhianatan gerakan 30 September.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com