Panglima TNI: "Ngapain" Saya Baca Dokumen AS soal 1965?

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo merasa dirinya tidak perlu membaca dokumen yang dirilis di Amerika Serikat terkait keterlibatan militer Indonesia dalam pembunuhan massal terhadap kader dan simpatisan Partai Komunis Indonesia pasca-Gerakan 30 September 1965.

"Ya ngapain saya baca dokumen itu kan," kata Gatot di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Gatot mengatakan, adalah sesuatu yang wajar apabila di suatu negara ada kejadian tertentu, maka perwakilan duta besar yang ada di negara itu memberi laporan kepada pemerintahnya. Tiap negara juga memiliki aturan masing-masing dalam merilis dokumen rahasia ke publik.

"Kita harus berpikir kita hargai bahwa di (tiap) negara ada aturan. Bahwa dokumen rahasia sekian tahun bisa dikeluarkan. Kita enggak bisa ikutan seperti itu," kata Gatot.

(Baca juga: Dibukanya Dokumen AS soal 1965 Dinilai Jadi Momentum Ungkap Kebenaran)

Gatot pun enggan menanggapi lebih jauh soal langkah yang ditempuh pemerintah terkait dirilisnya dokumen itu. Ia menyerahkan kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Gatot juga enggan mengaitkan dirilisnya dokumen tersebut dengan dirinya yang sempat ditolak masuk ke Amerika Serikat.

"Itu tanya Menlu jangan tanya saya," kata dia.

(Baca juga: Menlu Berharap Jenderal Dunford dan Panglima TNI Segera Berkomunikasi)

Dilansir dari BBC Indonesia, sejumlah dokumen kabel diplomatik Amerika soal tragedi 1965 kembali dibuka ke publik oleh tiga lembaga Amerika.

Dokumen kabel diplomatik itu berasal dari National Security Archive (NSA), National Declassification Center (NDC), dan lembaga negara National Archives and Records Administration (NARA).

Dokumen itu menguak sejumlah surat dari dan ke Amerika Serikat terkait pembunuhan massal pasca-1965.

Dokumen yang dibuka adalah 39 dokumen setebal 30.000 halaman yang merupakan catatan Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia sejak 1964 hingga 1968. Isinya antara lain seputar ketegangan antara militer dengan PKI, termasuk efek selanjutnya berupa pembantaian massal.

Data dan fakta ini dinilai menguak sebagian tabir yang selama ini masih tertutup rapat dalam sejarah Indonesia. Selama ini, negara, terutama Tentara Nasional Indonesia, mengelak untuk membicarakan atau mengkaji ulang sejarah kelam tragedi 1965.

Fakta yang tersaji dalam dokumen diplomatik Amerika ini membantah narasi tunggal bahwa korban pembantaian tragedi 1965 adalah komunis atau mereka yang memang terkait pembunuhan para jenderal dan upaya pengambilalihan kekuasaan pada 30 September 1965.

Para anggota dan simpatisan PKI itu "kebingungan dan mengaku tak tahu soal 30 September," tulis laporan diplomatik Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia pada 20 November 1965.

(Baca juga: Soal Dokumen AS Terkait Tragedi 1965, Pemerintah Tanggapi Hati-hati)