Rembuk Nasional 2017 Minta Jokowi Perkuat KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum rembuk nasional 2017 memberikan sejumlah masukan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya, di bidang politik hukum dan keamanan, Jokowi diminta untuk terus memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rekomendasi ini dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin di pembukaan Rembuk Nasional 2017 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Senin (23/10/2017) malam. Jokowi turut hadir dalam acara tersebut.

"Penegakkan hukum, kita harus tetap memprioritaskan kepastian hukum. Peran KPK dalam pemberantasan korupsi harus diperkuat," kata TB Hasanuddin.

Untuk tahun ini, Rembuk Nasional digelar oleh Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dengan tema "Membangun untuk Kesejahteraan Rakyat".

(Baca: Berpotensi Lemahkan KPK, Alasan Fraksi Gerindra Tolak Densus Tipikor)

Berbeda dari dua kali Rembuk Nasional sebelunnya, acara kali ini didahului Rembuk Daerah yang diselenggarakan  di 16 Perguruan Tinggi  terpilih di  14 Provinsi, mulai dari Universitas Cendrawasih di Jayapura  sampai Universitas Syiah Kuala di Aceh. Masing-masing perguruan tinggi mengambil pilihan topik yang berbeda.

Rembuk melibatkan dunia akademisi, kalangan intelektual, pelaku usaha, lembaga non pemerintah, dan masyarakat terdampak pembangunan seperti petani dan nelayan.

TB Hasanuddin selaku Ketua Bidang Polhukam Rembuk Nasional 2017 menambahkan, tumpang tindih kewenangan antarlembaga harus dihindari.

(Baca: Jokowi Anggap Kegaduhan DPR-KPK Dinamika Biasa dalam Demokrasi)

"Untuk penanggulangan korupsi secara efektif, maka sinergi antarlembaga menjadi kunci keberhasilan," kata politisi PDI-P ini.

KPK sendiri saat ini tengah menjadi sorotan. Sejumlah pihak menilai panitia khusus angket KPK yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat bertujuan untuk melemahkan lembaga antirasuah itu.

Penyidik KPK Novel Baswedan juga mengalami teror penyerangan air keras dan pelakunya tak juga terungkap hingga saat ini. Namun, Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan menegaskan komitmen untuk memperkuat KPK.