Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Desak AS Ungkap Alasan Tolak Kehadiran Gatot Nurmantyo

Kompas.com - 23/10/2017, 12:39 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia masih belum mengetahui alasan Amerika Serikat sempat melarang Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memasuki wilayah AS.

Melalui Wakil Duta Besar AS untuk Indonesia dalam pertemuan pada Senin (23/10/2017) pagi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah melayangkan desakan agar pihak AS mengungkap alasannya.

"Kami sampaikan, kita tetap meminta klarifikasi, penjelasan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Kami juga sampaikan, kita menunggu (jawaban AS)," ujar Menlu Retno di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin.

Wakil Dubes AS, lanjut Retno, juga menyampaikan bahwa pihak mereka sampai saat ini masih berkoordinasi dengan otoritas dan unit di bawah mereka untuk mencari tahu alasan yang sebenarnya terjadi terkait pelarangan itu.

(Baca: TNI: Panglima TNI Gatot Nurmantyo ke Amerika atas Undangan Pangab AS)

Hingga Senin pagi, pihak AS belum mendapatkan hasil karena waktu di Washington DC masih Minggu malam alias bukan jam kerja.

"Mereka (Wakil Dubes AS) tadi menyampaikan bahwa ini Washington masih minggu malam. Tapi saya sampaikan, ada urgensi bahwa pemerintah Indonesia ingin mendapatkan penjelasan dan klarifikasi," ujar Retno.

Retno menegaskan, hubungan Indonesia dan AS selama ini merupakan mitra yang baik. Kedua negara juga memiliki strategic partnership di sejumlah sektor.

Oleh sebab itu, lanjut Retno, klarifikasi AS dalam hal pelarangan Gatot memasuki wilayahnya itu menjadi salah satu simbol keberlanjutan hubungan baik kedua belah negara.

"Tetapi ada kejadian seperti ini yang memang memerlukan klarifikasi," ujar Retno.

(Baca: Dubes Amerika Minta Maaf Terkait Ditolaknya Jenderal Gatot Nurmantyo Masuk Amerika)

Diberitakan, AS sempat melarang Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memasuki wilayahnya pada Sabtu (21/10/2017) lalu. Padahal, Gatot hendak memenuhi undangan Panglima Angkatan Bersenjata AS Jenderal Joseph F. Dunford di acara Chiefs of Defense Conference on Countering Violent Extremist Organization pada 23-24 Oktober di Washington DC.

Apalagi, Gatot dan delegasi sudah mengantongi visa dari AS untuk hadir dalam acara tersebut.

Namun, Menlu Retno Marsudi telah memanggil Wakil Dubes AS. Dalam komunikasi itu, Wakil Dubes AS memastikan  pelarangan sudah dicabut. Artinya, Gatot sudah diperbolehkan memasuki wilayah AS.

Kompas TV Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bersama delegasinya ditolak saat akan terbang ke Washington DC, Amerika Serikat.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com