3 Tahun Jokowi-JK, Rendahnya Penerimaan Pajak Jadi Sorotan

Kompas.com - 21/10/2017, 06:55 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla keluar dari Masjid Baiturrahim Komplek Istana Negara RI, Jakarta, usai melakukan ibadah Salat Jumat (24/10/2014). Ibadah Salat Jumat ini merupakan yang perdana bagi pasangan Jokowi-JK usai dilantik sebagai Presiden dan Wakil pada 20 Oktober lalu. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAPresiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla keluar dari Masjid Baiturrahim Komplek Istana Negara RI, Jakarta, usai melakukan ibadah Salat Jumat (24/10/2014). Ibadah Salat Jumat ini merupakan yang perdana bagi pasangan Jokowi-JK usai dilantik sebagai Presiden dan Wakil pada 20 Oktober lalu.
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti rendahnya nisbah atau rasio penerimaan pajak dalam tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Koordinator Divisi Riset ICW, Firdaus Ilyas mengatakan hal itu akan menjadi masalah serius yang berdampak terhadap kebijakan populis Jokowi-JK seperti infrastruktur dan poros maritim.

“Kalau zaman sebelumnya, Pak SBY 12 persen-an, bahkan di era Soeharto bisa 13,4 persen misalnya. Di zaman Jokowi selama tiga tahun itu relatif di bawah 11 persen,” kata Firdaus, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (20/10/2017).

Berdasarkan catatan ICW, rasio penerimaan pajak terus turun dalam tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, dari 11,9 persen pada 2014, menjadi 10,9 persen pada 2015, dan turun lagi menjadi 10,3 persen pada 2016.

“Artinya, dalam rentang waktu dua tahun tersisa, apakah mungkin pemerintah bisa mengejar target rasio pajak menjadi 16 persen?” kata Firdaus.

(baca: Sayur Oyong Jokowi dan Isyarat Penerimaan Pajak yang Meleset)

Padahal pemerintah sedianya telah melaksanakan program pengampunan pajak (tax amnesty) mulai paruh kedua 2016, dengan harapan meningkatkan basis penerimaan pajak (baseline).

Akan tetapi, menurut Firdaus, dengan kondisi ketergesaan dan ketidaksiapan regulasi dan kelembagaan, program ini belum memberikan kontribusi nyata bagi penerimaan negara.

“Meski dari sisi deklarasi harta dianggap cukup sukses yaitu mencapai Rp 4.884 triliun, tetapi hanya Rp 147 triliun yang akan direpatriasi,” ucap Firdaus.

Firdaus menjelaskan, akan menjadi rapor merah bagi pemerintah, khususnya untuk segala kebijakan populisnya seperti infrastruktur dan poros maritim apabila tidak bisa mengejar penerimaan dalam negeri.

“Apakah kita akan bergantung pada utang? Ini akan menjadi catatan buruk di dalam pemerintahan,” kata Firdaus.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka 'Hotline' Pengaduan

Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka "Hotline" Pengaduan

Nasional
Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

Nasional
Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Nasional
Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Nasional
Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Nasional
Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nasional
Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

Nasional
UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

Nasional
UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

Nasional
UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

Nasional
UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

Nasional
Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X