Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Akan Ikuti Apapun Keputusan Pemerintah soal Densus Tipikor

Kompas.com - 20/10/2017, 13:56 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, hingga saat ini Polri masih mengkaji soal pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) yang rencananya terbentuk akhir tahun 2017.

Sejumlah persiapan dilakukan, mulai dari personel, penyusunan struktur, hingga menyiapkan kantor Densus Tipikor. Jika pemerintah memberi lampu hijau, maka tinggal dilanjutkan.

"Itu sudah kita persiapkan. Sesuai dengan jadwal kemungkinan kita akan ini, kan (akhir tahun). Kantornya di Polda Metro Jaya," ujar Setyo di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (20/10/2017).

(baca: Wapres JK Nilai Tak Perlu Ada Densus Tipikor Polri)

Namun, belakangan muncul pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menganggap Densus Tipikor tidak perlu dibentuk.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo tidak mempermasalahkan pembentukan unit tersebut asalkan upaya pemberantasan korupsi bisa lebih efektif.

"Kita lihat perkembangannya. Tapi kalau nanti pemerintah ada keputusan lain, mungkin kita ikut," kata Setyo.

Melihat persiapan yang digodok saat ini, Polri masih optimistis unit khusus tersebut bisa beroperasi sesuai target.

(baca: Jokowi: Densus Tipikor Masih Usulan, Minggu Depan Dibahas)

Polri memiliki banyak perwira yang mumpuni untuk ditempatkan di sana. Setyo mengatakan, nantinya personel tersebut akan diberi pelatihan khusus.

Di samping itu, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian juga telah berkoordinasi dengan pimpinan KPK maupun kejaksaan.

Tito, kata Setyo, memastikan bahwa kinerja Densus Tipikor tidak akan tumpang tindih dengan penegak hukum lain.

"Sehingga itu sudah sejalan semangatnya. Nanti kita perhalus lagi dalam SOP-nya seperti apa karena semangat pembentukan Densus tipikor untuk membantas korupsi yang masih masif, masih terjadi di mana-mana," kata Setyo.

(baca: Fahri Hamzah Minta APBN Tak Disahkan jika Jokowi Tolak Densus Tipikor)

Jokowi sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah belum menentukan sikap terkait usulan Polri membentuk Densus Tipikor.

Halaman:


Terkini Lainnya

KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

Nasional
Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Nasional
Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Nasional
Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

Nasional
Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

Nasional
Temui Jokowi, GP Ansor Beri Undangan Pelantikan Pengurus dan Bahas Isu Kepemudaan

Temui Jokowi, GP Ansor Beri Undangan Pelantikan Pengurus dan Bahas Isu Kepemudaan

Nasional
Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Akan Jalankan Tugas Khusus dari Jokowi

Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Akan Jalankan Tugas Khusus dari Jokowi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, Jusuf Kalla Tiba di Pengadilan Tipikor

Jadi Saksi Karen Agustiawan, Jusuf Kalla Tiba di Pengadilan Tipikor

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Sita 66 Rekening, 187 Tanah, 16 Mobil, dan 1 SPBU

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Sita 66 Rekening, 187 Tanah, 16 Mobil, dan 1 SPBU

Nasional
Mengganggu Pemerintahan

Mengganggu Pemerintahan

Nasional
Daftar Aliran Uang Kementan kepada 2 Anak SYL, Capai Miliaran Rupiah?

Daftar Aliran Uang Kementan kepada 2 Anak SYL, Capai Miliaran Rupiah?

Nasional
Jokowi Rapat Bahas Aksesi OECD dengan Menko Airlangga dan Sri Mulyani

Jokowi Rapat Bahas Aksesi OECD dengan Menko Airlangga dan Sri Mulyani

Nasional
Korban Banjir Lahar di Sumbar hingga 16 Mei: 67 Orang Meninggal, 20 Warga Hilang

Korban Banjir Lahar di Sumbar hingga 16 Mei: 67 Orang Meninggal, 20 Warga Hilang

Nasional
Kemenag Beri Teguran Keras ke Garuda Indonesia soal Mesin Pesawat Rusak

Kemenag Beri Teguran Keras ke Garuda Indonesia soal Mesin Pesawat Rusak

Nasional
Spesifikasi HNLMS Tromp, Kapal Fregat Belanda yang Bersandar di Jakarta

Spesifikasi HNLMS Tromp, Kapal Fregat Belanda yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com