Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

3 Tahun Jokowi-JK, 74,3 Juta Kader Bela Negara Direkrut

Kompas.com - 20/10/2017, 09:33 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengungkapkan, Kementerian Pertahanan telah merekrut 74,3 juta kader bela negara selama tiga tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla.

Jumlah kader bela negara terus naik dari 71,2 juta pada tahun 2016 dan 67,1 juta pada tahun 2015.

Hal ini dipaparkan Ryamizard dalam jumpa pers tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK di Istana Presiden, Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Ryamizard menjelaskan, program bela negara dilakukan karena ancaman ke depan bukan lagi soal perang terbuka, tetapi lebih kepada perang otak.

Selain itu, ancaman ke depan adalah adu domba antar-sesama warga.

Baca: Jokowi: Tiap Warga Berhak dan Wajib Bela Negara

Jika warga Indonesia lebih banyak menganut paham radikalisme dan ingin menggantikan ideologi Pancasila, maka rasa membela terhadap negaranya tidak ada.

Akibatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bisa bubar. Oleh karena itu, kata dia, program bela negara untuk menumbuhkan kembali rasa cinta dan bangga terhadap Tanah Air. 

“Bela negara itu bagaimana mencuci mindset. Tugas kita buang paham radikal dan pegang Pancasila. Perang ke depan adalah cuci otak dan adu domba,” ujar Ryamizard.

Ryamizard mengaku sudah berkeliling ke seluruh wilayah Indonesia untuk menyosialisasikan program tersebut.

Dia juga keluar-masuk kampus dan masjid untuk kampanye bela negara.

Baca: Program Bela Negara Sasar Kalangan Generasi Muda Hingga Narapidana

Ryamizard menegasksn, mulai tahun ini, kegiatan perploncoan di kampus-kampus dan sekolah-sekolah sudah diganti dengan kegiatan bela negara.

Dia sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama.

“Kegiatan plonco atau ospek diganti bela negara, selama 8 hari dengan 4 hari diklat dalam ruangan dan 4 hari luar,” ujar Ryamizard.

Halaman:


Terkini Lainnya

Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

Nasional
Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas dan Perempuan

Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas dan Perempuan

Nasional
Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi 6,6 M

Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi 6,6 M

Nasional
Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Nasional
Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Nasional
Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com