Pribumi dan Politik Populisme

PRIBUMI dan non-pribumi. Sudah cukup lama rasanya terminologi ini absen dari khasanah tulis menulis, media, pidato, artikel ataupun perpolitikan nasional. Benar masih ada tapi hanyalah sepoi angin lewat saja.

Apalagi didukung oleh Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tegas-tegas berjudul: “Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, Ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggara Pemerintah.”

Sumber resmi dari kepustakaan Kepresidenan Republik Indonesia.

Hari kemarin, Senin tanggal 16 Oktober 2017 dalam forum resmi nasional, pidato pertama Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, beberapa kali menegaskan dan menekankan kepribumian ini.

"Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan (dijajah). Kini telah merdeka, saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri," ujar Anies, dalam pidato politiknya di Halaman Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/10/2017) malam.

Baca juga: Anies: Janji Kemerdekaan Harus Lunas untuk Warga Jakarta

Sontak netizen bereaksi beramai-ramai di seluruh linimasa media sosial. Istilah yang sempat populis ini kembali diperbincangkan.

Populisme dalam politik bukanlah barang baru. Para ahli ilmu sosial politik sendiri mengalami kesulitan mendefinisikan mahluk ajaib bernama populisme ini.

Mengutip dan menyarikan beberapa literatur tentang populisme, Isaiah Berlin mengatakan, “Memang ada sebuah sepatu berbentuk populisme, namun tak ada satupun kaki yang cocok mengenakannya.”

Paul Taggart mengumpamakan bahwa populisme seperti bunglon yang bisa berubah-ubah warna kulitnya menyesuaikan dengan kondisi lingkungan di mana dia berada.

Margaret Canovan (1981) mendefinisikan dan membagi populisme dalam tiga bentuk. Ketiga bentuk populisme dan ditambah populisme keempat khusus versi Indonesia, dikemas dengan apik dalam pidato tersebut.

Pertama, populisme wong cilik. Ini seakan-akan berorientasi kepada para rakyat kecil untuk mencapai tujuan politiknya. Seakan berpihak kepada wong cilik, pengusaha kecil, mengondisikan prasangka terhadap pengusaha dan pemerintah adalah jenis ini.

Ciri khas jenis ini adalah memuja “kejayaan masa lalu” dan meratapi masa kini. Segala jenis kebijakan pemerintah dicerca dengan berbagai mantera ajaib “neolib”, “kapitalisme”, “kesenjangan sosial” dan lagi-lagi benturan yang digaungkan “pribumi – non pribumi”.

Kedua, populisme otoriter yang berharap lahirnya pemimpin kharismatik. Pemimpin yang seakan akan memimpin di garis depan “peperangan” melawan kapitalisme, asing-aseng, pengusaha besar.

Kemasan populisme ini akan melahirkan pemimpin yang seakan-akan terpilih secara demokratis tapi bukan berdasarkan rasionalitas politik, melainkan karena isu-isu sensitif lainnya. Dalam hal ini isu agama, sentimen etnis, asing-aseng, hantu palu arit kebangkitan PKI dsb.

Ketiga, populisme revolusioner yang mengemas ide-ide kolektif ketidakadilan sosial, ketimpangan sosial, kelesuan ekonomi, nasionalisme semu, dominasi elite politik, pemerintah otoriter.

Oleh karenanya pengusung populisme jenis ini menyerukan semua ketimpangan dan ketidakadilan itu harus diruntuhkan oleh sosok pemimpin revolusioner yang (dianggap) mewakili kepentingan rakyat.