Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Pengguna Tol Menyesuaikan Diri dengan Uang Elektronik

Kompas.com - 16/10/2017, 18:08 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengemukakan bahwa mulai akhir Oktober 2017, transaksi pembayaran seluruh jalan tol akan dilakukan secara non-tunai.

Pernyataan Jokowi tersebut disampaikan lewat akun Facebook resmi Jokowi, @Jokowi, yang diposting, Senin (16/10/2017).

Jokowi mengatakan, banyak negara yang sudah mengurangi transaksi tunai. Dengan pembayaran non-tunai, menurut Presiden, akurasi pembayaran semakin jelas, lebih baik, lebih cepat dan lebih aman.

Karena itulah, kata Jokowi, mulai akhir Oktober 2017 ini, transaksi pembayaran seluruh jalan tol dilakukan secara non-tunai melalui uang elektronik.

"Mungkin ada yang belum terbiasa, tapi ya, harus menyesuaikan diri," kata Presiden, seperti dikutip Kompas.com, Senin (16/10/2017).

Tak hanya menulis status, Jokowi juga menambahkan foto yang memiliki caption di dalamnya yang bertuliskan "Presiden Joko Widodo Kebijakan Apapun Itu, Selalu Perlu Waktu Untuk Pembelajaraan. Tapi Arahnya Jelas."

(baca: Pimpinan DPR: Kebijakan soal E-Money Jangan Beratkan Rakyat)

Pada foto itu nampak Jokowi seperti sedang membayar tol dengan non-tunai.

Sejak diposting pertama kali hingga Senin pukul 17.30 WIB, pernyataan Jokowi itu sudah disukai lebih dari 24.000 orang, dibagikan sebanyak 1.441 kali, dan dikomentari lebih dari 1.200 orang.

Netizen menanggapinya dengan komentar beragam.

Akun Eleonora Djulina menulis : "Etoll sih bagus...tp mohon pengelola Tol memperhatikan dengan sungguh2 masalah STRUK sbg tanda terima pembayaran.Sy sdh sering tdk dpt tt krn tertulis...kertas habis...bgmn dgn supir perusahaan yg hrs reimburse ke ktr klo tdk ada struk??Mohon diperhatikan...."

Sementara M Hasan As'ari Surabaya mengatakan, "Indomart cart isi 100rbu bayar 110rbu pak..Belum lagi kalau lupa, terlanjur masuk tol ternyata saldo habis.? Maaf pak kalau buat kebijakan alangkah baiknya fasilitas juga di pikirkan.. suwon".

(baca: Jasa Marga Minta Sediakan 1,5 Juta Kartu E-Money)

Sedangkan Bonar Lbn Tobing mengatakan "Transaksi non tunai seperti e-tools ini sangat efisien untuk meningkatkan jumlah pendapatan negara, sudah sangat kecil tindak manipulasi dan korupsi."

Avrus Hermawan Setiantoko menulis, "Klu semua dibikin model elektrik gini insyaallah korupsi dan kebocoran bisa ditekan... Tinggal liat hasilnya aja kedepan gmn layanan dan fasilitas tol buat rakyat."

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com