Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Pengguna Tol Menyesuaikan Diri dengan Uang Elektronik

Kompas.com - 16/10/2017, 18:08 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengemukakan bahwa mulai akhir Oktober 2017, transaksi pembayaran seluruh jalan tol akan dilakukan secara non-tunai.

Pernyataan Jokowi tersebut disampaikan lewat akun Facebook resmi Jokowi, @Jokowi, yang diposting, Senin (16/10/2017).

Jokowi mengatakan, banyak negara yang sudah mengurangi transaksi tunai. Dengan pembayaran non-tunai, menurut Presiden, akurasi pembayaran semakin jelas, lebih baik, lebih cepat dan lebih aman.

Karena itulah, kata Jokowi, mulai akhir Oktober 2017 ini, transaksi pembayaran seluruh jalan tol dilakukan secara non-tunai melalui uang elektronik.

"Mungkin ada yang belum terbiasa, tapi ya, harus menyesuaikan diri," kata Presiden, seperti dikutip Kompas.com, Senin (16/10/2017).

Tak hanya menulis status, Jokowi juga menambahkan foto yang memiliki caption di dalamnya yang bertuliskan "Presiden Joko Widodo Kebijakan Apapun Itu, Selalu Perlu Waktu Untuk Pembelajaraan. Tapi Arahnya Jelas."

(baca: Pimpinan DPR: Kebijakan soal E-Money Jangan Beratkan Rakyat)

Pada foto itu nampak Jokowi seperti sedang membayar tol dengan non-tunai.

Sejak diposting pertama kali hingga Senin pukul 17.30 WIB, pernyataan Jokowi itu sudah disukai lebih dari 24.000 orang, dibagikan sebanyak 1.441 kali, dan dikomentari lebih dari 1.200 orang.

Netizen menanggapinya dengan komentar beragam.

Akun Eleonora Djulina menulis : "Etoll sih bagus...tp mohon pengelola Tol memperhatikan dengan sungguh2 masalah STRUK sbg tanda terima pembayaran.Sy sdh sering tdk dpt tt krn tertulis...kertas habis...bgmn dgn supir perusahaan yg hrs reimburse ke ktr klo tdk ada struk??Mohon diperhatikan...."

Sementara M Hasan As'ari Surabaya mengatakan, "Indomart cart isi 100rbu bayar 110rbu pak..Belum lagi kalau lupa, terlanjur masuk tol ternyata saldo habis.? Maaf pak kalau buat kebijakan alangkah baiknya fasilitas juga di pikirkan.. suwon".

(baca: Jasa Marga Minta Sediakan 1,5 Juta Kartu E-Money)

Sedangkan Bonar Lbn Tobing mengatakan "Transaksi non tunai seperti e-tools ini sangat efisien untuk meningkatkan jumlah pendapatan negara, sudah sangat kecil tindak manipulasi dan korupsi."

Avrus Hermawan Setiantoko menulis, "Klu semua dibikin model elektrik gini insyaallah korupsi dan kebocoran bisa ditekan... Tinggal liat hasilnya aja kedepan gmn layanan dan fasilitas tol buat rakyat."

Mulai 31 Oktober 2017, seluruh jalan Tol tidak menerima transaksi pembayaran tunai. Semua pengguna mobil wajib memiliki uang elektronik yang sudah disediakan oleh masing-masing bank.

Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Pungky Purnomo Wibowo menyatakan, alasan utamanya adalah untuk mengurangi kemacetan. Pasalnya, dengan pembayaran tunai selama ini, antrean di gerbang tol kerap terjadi.

"Sudah pasti atasi kemacetan, bayangkan di tol kita harus antre karena membayar tunai. Berapa habis ongkos ekonomi seperti BBM bagi masyarakat?" kata Pungky di Jakarta, Selasa (10/10/2017).

Selain itu, imbuh Pungky, dengan elektronifikasi maka mekanisme penggunaan uang pecahan kecil akan lebih mudah.

Ia mengatakan, apabila pembayaran di gerbang tol dilakukan secara nontunai, maka transaksi cenderung tidak efisien.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com