Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Pengguna Tol Menyesuaikan Diri dengan Uang Elektronik

Kompas.com - 16/10/2017, 18:08 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengemukakan bahwa mulai akhir Oktober 2017, transaksi pembayaran seluruh jalan tol akan dilakukan secara non-tunai.

Pernyataan Jokowi tersebut disampaikan lewat akun Facebook resmi Jokowi, @Jokowi, yang diposting, Senin (16/10/2017).

Jokowi mengatakan, banyak negara yang sudah mengurangi transaksi tunai. Dengan pembayaran non-tunai, menurut Presiden, akurasi pembayaran semakin jelas, lebih baik, lebih cepat dan lebih aman.

Karena itulah, kata Jokowi, mulai akhir Oktober 2017 ini, transaksi pembayaran seluruh jalan tol dilakukan secara non-tunai melalui uang elektronik.

"Mungkin ada yang belum terbiasa, tapi ya, harus menyesuaikan diri," kata Presiden, seperti dikutip Kompas.com, Senin (16/10/2017).

Tak hanya menulis status, Jokowi juga menambahkan foto yang memiliki caption di dalamnya yang bertuliskan "Presiden Joko Widodo Kebijakan Apapun Itu, Selalu Perlu Waktu Untuk Pembelajaraan. Tapi Arahnya Jelas."

(baca: Pimpinan DPR: Kebijakan soal E-Money Jangan Beratkan Rakyat)

Pada foto itu nampak Jokowi seperti sedang membayar tol dengan non-tunai.

Sejak diposting pertama kali hingga Senin pukul 17.30 WIB, pernyataan Jokowi itu sudah disukai lebih dari 24.000 orang, dibagikan sebanyak 1.441 kali, dan dikomentari lebih dari 1.200 orang.

Netizen menanggapinya dengan komentar beragam.

Akun Eleonora Djulina menulis : "Etoll sih bagus...tp mohon pengelola Tol memperhatikan dengan sungguh2 masalah STRUK sbg tanda terima pembayaran.Sy sdh sering tdk dpt tt krn tertulis...kertas habis...bgmn dgn supir perusahaan yg hrs reimburse ke ktr klo tdk ada struk??Mohon diperhatikan...."

Sementara M Hasan As'ari Surabaya mengatakan, "Indomart cart isi 100rbu bayar 110rbu pak..Belum lagi kalau lupa, terlanjur masuk tol ternyata saldo habis.? Maaf pak kalau buat kebijakan alangkah baiknya fasilitas juga di pikirkan.. suwon".

(baca: Jasa Marga Minta Sediakan 1,5 Juta Kartu E-Money)

Sedangkan Bonar Lbn Tobing mengatakan "Transaksi non tunai seperti e-tools ini sangat efisien untuk meningkatkan jumlah pendapatan negara, sudah sangat kecil tindak manipulasi dan korupsi."

Avrus Hermawan Setiantoko menulis, "Klu semua dibikin model elektrik gini insyaallah korupsi dan kebocoran bisa ditekan... Tinggal liat hasilnya aja kedepan gmn layanan dan fasilitas tol buat rakyat."

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com