Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meski Akui Daya Beli Turun, PKB Tetap Dukung Jokowi hingga 2019

Kompas.com - 12/10/2017, 19:07 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding mengakui bahwa saat ini terjadi penurunan daya beli di masyarakat.

Hal itu, kata Karding, terlihat dari sepinya pembelian properti dan produk elektronik di sejumlah pusat perbelanjaan.

"Saya punya teman bangun 20 rumah tapi dua tahun baru laku dua atau tiga. Biasanya belum selesai dibangun sudah habis," kata Karding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2017).

"Pasar, mal, juga tidak terlalu seramai dahulu. Di Glodok juga banyak ruko tutup," ujar dia.

Namun, Karding menegaskan bahwa PKB tetap akan mendukung dan menyukseskan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla hingga berakhir pada 2019.

(Baca juga: Jokowi Tunjuk Lawan Politiknya Sengaja Ciptakan Isu Daya Beli Menurun)

Selain itu, Karding mengatakan, sejumlah infrastruktur yang dibangun Jokowi sangat bermanfaat bagi masyarakat meski belum bisa dinikmati sekarang.

Ia meyakini infrastruktur yang dibangun Jokowi akan terasa manfaatnya pada 10 hingga 15 tahun ke depan.

Saat ditanya apakah akan kembali mendukung Jokowi di Pemilu 2019, Karding menjawab hal itu akan dibahas PKB pada 2018.

Ia pun mengatakan, sanksi akan diberikan kepada pengurus PKB yang berkomentar berlebihan terkait pencapresan.

"Misalnya ada yang mengatakan PKB buka ruang sama Gatot (Nurmantyo), itu enggak benar. Dan teman-teman (pengurus PKB) yang suka melakukan pernyataan akan kami evaluasi dan akan kami tegur, diberi peringatan," tutur Karding.

"Jangan sampai isu soal pencalonan presiden ke sana, ke mari. Energi kita habis untuk itu lalu tidak ada, meninggalkan pekerjaan sesungguhnya. Yang dibutuhkan masyarakat ini bukan isu pilpres tapi pekerjaan agar kehidupan masyarakat lebih baik," tutur dia.

Sebelumnya, Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla masih mendapatkan rapor merah di sejumlah sektor ekonomi.

Rapor merah ini berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 17-24 September 2017.

(Baca juga: Survei Indikator: Mayoritas Merasa Makin Sulit Beli Kebutuhan Pokok dan Cari Kerja)

Dalam hal membeli kebutuhan pokok, misalnya. Sebanyak 43 persen responden merasa semakin berat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari.

Hanya 18 persen yang menyatakan pemenuhan kebutuhan pokok semakin ringan dibanding tahun lalu.

Kompas TV Peluang Kandidat Capres Usai UU Pemilu Disahkan (Bag 2)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com