Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

6 Bulan Pasca-Penyerangan, Novel Baswedan Kembali Minta Dibentuk Tim Gabungan

Kompas.com - 11/10/2017, 23:49 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan berharap pemerintah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengungkap pelaku dan dalang di balik penyerangan dirinya.

Harapan tersebut dia ungkapkan kepada wartawan melalui video call dari ponsel milik Ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak saat Koalisi Masyarakat Sipil Peduli KPK menggelar konferensi pers di halaman gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (11/10/2017).

"Saya ingin sampaikan bahwa masalah ini smpai sekarang tidak diungkap sebagaimana seperti yang pernah saya ucapkan sebelumnya dan saya juga belum mendengar rencana selanjutnya yaitu harapan saya dibentuknya TGPF," ujar Novel.

Novel pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang memberikan perhatian dan dukungan terhadap penuntasan kasus penyerangan yang dialaminya.

(Baca: KPK Tagih Tindak Lanjut Polisi dalam Kasus Novel Baswedan)

Penyiraman air keras terhadap Novel terjadi pada 11 April 2017 oleh orang tidak dikenal seusai shalat Subuh di Masjid Al-Ihsan dekat rumah Novel di kawasan Kelapa Gading, Jakarta.

"Saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan perhatian dari semua elemen tentunya orang-orang yang mendukung upaya terkait yang menimpa saya yaitu penyerangan yang dilakukan dengan cara bar-bar pada enam bulan lalu," ucapnya.

Selain itu, Novel juga berharap kepada pihak-pihak yang selama ini menaruh perhatian terhadap agenda pemberantasan korupsi agar tetap berani meski harus menghadapi risiko besar, seperti yang dialami oleh dirinya.

"Kepada semua pihak yang konsen dengan pemberantasan korupsi, kita semua harus tetap semangat, berani dan tetap menjaga perjuangan melawan korupsi. Ini masalah besar, tentunya risiko itu menjadi hal tak terelakkan. Tetapi saya ingin sampaikan hal seperti ini kebanggaan bagi kita," kata Novel.

(Baca: 180 Hari Berlalu, Penyerang Novel Baswedan Belum Juga Terungkap)

Pada kesempatan yang sama, Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai penuntasan kasus Novel hanya bisa terjadi apabila Presiden Joko widodo bersikap tegas. Salah satunya dengan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Novel.

Menurut Dahnil, lambatnya penanganan proses perkara menunjukkan bahwa kepolisian tidak memiliki keinginan untuk menuntaskan kasus Novel.

"Kita tak menerima ada perkembangan positif terkait kasus Novel. Maka sampai pada kesimpulan, saya pribadi pesimistis kasus ini mau diungkap oleh kepolisian. Harapan kami, kami gantungkan kepada orang yang paling berkuasa di negara ini yaitu Presiden RI," ujar Dahnil.

Kompas TV Keluarga besama dengan kerabat dan tetangga menggelar pengajian untuk mendoakan kesehatan Novel Baswedan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com