Pengamat Militer Nilai Panglima TNI Langgar Sumpah Prajurit

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie menilai sikap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo melanggar sumpah prajurit hingga Sapta Marga.

Hal itu menyangkut pernyataan-pernyataan panglima yang oleh sebagian pihak dinilai bermuatan politis. Connie justru mengaku heran masih ada pihak yang menilai sikap Gatot tak berpolitik.

"Ada sumpah prajurit yang harus diikuti, mulai dari dia dilantik jadi prajurit dan dia resign atau purnawirawan pun sumpah prajurit tidak pernah dicabut. Kemudian ada Sapta Marga," kata Connie dalam diskusi "Polemik" di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (6/10/2017).

Menurut Connie, tak mungkin seorang panglima tak melakukan perhitungan terhadap langkah-langkahnya.

Ia mencontohkan, terkait informasi 5.000 senjata yang sempat disampaikan Gatot di depan para purnawirawan TNI. Connie melihat langkah tersebut seperti ingin membuat drama politik.

(Baca juga: HUT ke-72 TNI, Manuver Panglima, dan Harapan akan Supremasi Sipil)

Meski demikian, Connie tak mengetahui apa tujuan dari disampaikannya pernyataan tersebut. Pasalnya, informasi rahasia seperti itu, menurut dia, seharusnya hanya disampaikan kepada Presiden.

"Bahaya sekali saat Panglima TNI itu melanggar sumpah prajuritnya sendiri, (saat) memegang rahasia negara sekeras-kerasnya. Itu pelanggaran sumpah prajurit Pasal 5," tuturnya.

Pernyataan Panglima TNI, menurut dia, sama saja membunuh TNI dari dalam. Sebab, kepercayaan rakyat terhadap TNI akan runtuh.

Connie kemudian juga menyinggung soal impor senjata api yang tertahan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

"Begini ya, enggak usah pakai sweeping deh. Saya kasih tahu saja, itu kan benda negara dibeli dari anggaran negara, minta saja benda inventaris polisi apa aja sih, punya apa saja, baru duduk bersama, itu baru namanya bukan politik. Kalau dibuka ke publik itu namanya politik banget," kata dia.

(Baca juga: Yusril Nilai Panglima TNI Tak Sedang Berpolitik saat Ungkap Pembelian Senjata)

Kenapa hanya Panglima?

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mempertanyakan, mengapa hanya Panglima TNI Jenderal yang mendapat tudingan telah berpolitik.

Menurut Fadli, pimpinan institusi lain seperti Kepala Kepolisian RI dan Jaksa Agung juga berpotensi dimasuki kepentingan politik, namun tidak pernah dipermasalahkan.

"Kenapa yang selalu jadi fokus TNI? Kenapa kalau yang melakukan institusi lain tidak," ujar Fadli.

(Baca juga: Fadli Zon: Kalau Presiden Anggap Panglima TNI Berpolitik, Pasti Ada Sanksi)

Selain itu, Fadli juga berharap Presiden Joko Widodo mengimbau institusi lain agar tidak turut masuk ke dalam ranah politik praktis. Ini seperti imbauan Presiden yang diucapkan kepada prajurit TNI dalam peringatan HUT ke-72 TNI pada Kamis (5/10/2017) lalu.

"Presiden kalau mau mengimbau pada Polri hal yang sama. Pada aparat Kejaksaan Agung hal yang sama," kata dia.

Gatot Nurmantyo sendiri telah berulang kali membantah bahwa dia melakukan manuver politik, terutama politik praktis.

Dia mengakui bahwa sebagai panglima, dirinya juga berpolitik. Namun, politik yang dia jalankan merupakan politik negara, bukan politik praktis.

(Baca: Panglima TNI Mengaku Berpolitik Negara, Bukan Politik Praktis)

Artinya, tindakan yang dia lakukan selama ini merupakan pelaksanaan tugas yang sesuai dengan konstitusi.

"TNI dalam posisi netral dalam politik praktis. Ini yang penting, Panglima TNI pasti berpolitik. Politiknya adalah politik negara bukan politik praktis," ujar Gatot usai memimpin upacara dan tabur bunga di atas KRI dr Soeharso-990 saat mengarungi perairan Selat Sunda, Banten, Selasa (3/10/2017).

(Baca juga: Panglima TNI Gatot Nurmantyo: Buktikan bahwa Saya Berpolitik Praktis)