Fadli Zon: Kalau Presiden Anggap Panglima TNI Berpolitik, Pasti Ada Sanksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai, pidato Presiden Jokowi pada HUT ke-72 TNI tentang netralitas TNI tak bermaksud menyinggung Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Menurut dia, tersebut merupakan pesan normatif yang disampaikan Presiden Jokowi kepada seluruh prajurit TNI.

"Saya kira bagus, itu pesan netral. Harusnya memang tidak boleh dan kekuatan kekuasaan tidak boleh menggunakan alat negara untuk kepentingannya. Baik itu TNI maupun polisi, BIN (Badan Intelijen Negara) itu tidak boleh dijadikan alat politik," kata Fadli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/10/2017).

Baca: Jokowi Ingatkan TNI Untuk Setia kepada Pemerintahan yang Sah

KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI Wakil Ketua DPR-RI Fadli Zon di Gedung DPR-RI, Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Fadli menilai, instruksi Gatot terkait pemutaran film G30S/PKI dan soal pembelian senjata tak bisa disebut politik praktis seperti disinggung Presiden.

Ia mengatakan, jika Panglima TNI berpolitik praktis, pasti akan dicopot Presiden.

"Kalau presiden beranggapan Panglima berpolitik pasti ada sanksi dong. Ini enggak ada (sanksi), akrab saja ya. Malah semakin akrab. Nah, saya enggak tahu kenapa," lanjut Fadli.

Baca: Panglima TNI Yakinkan Presiden Jokowi soal Kesetiaan TNI

Pesan Jokowi

Saat menyampaikan pidato pada HUT TNI, Presiden Joko Widodo mengingatkan TNI untuk setia kepada pemerintahan yang sah. 

Awalnya, Jokowi menyinggung  pesan Jenderal Besar Sudirman tentang jati diri TNI, bahwa loyalitas tentara adalah untuk kepentingan negara.

"Loyalitas negara itu kesetiaan kepada pemerintah yang sah," ujar Jokowi di hadapan ribuan prajurit TNI yang hadir.

Baca: Jokowi Jalan Kaki Menuju Upacara HUT TNI, Panglima TNI Minta Maaf

Jokowi mengatakan, TNI adalah milik nasional yang harus berada di atas semua golongan. TNI harus berpihak kepada seluruh rakyat.