Panglima TNI Anggap Ribut-ribut soal Senjata adalah "Proxy War"

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menganggap polemik soal pembelian senjata oleh institusi non-militer adalah bentuk dari proxy war yang sering dikhawatirkannya.

Hal itu diungkapkan Gatot di Gedung Pusat Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (6/10/2017).

Awalnya, Gatot mengatakan, ada saja masalah yang muncul di Indonesia, salah satunya soal senjataa.

Ia menganggap, dalam masalah ini, TNI dan Polri menjadi korban adu domba pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Kalau kita lihat ada saja, muncul senjata sedikit saja sudah buat ribut, diadu seolah-olah TNI dengan Polri ribut," kata Gatot.

Baca: Pernyataan 5.000 Senjata Ilegal Diarahkan ke Polri? Gatot Nurmantyo Jawab...

Gatot mengatakan, ia dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian heran dengan polemik soal ini. 

"Saya sama Pak Tito, kok bisa begini ya Pak Tito.. (Tito menjawab) Sudah biarin aja deh, dia lagi seneng (adu domba)," ungkap Gatot.

Menurut Gatot, adu domba soal senjata antara TNI dengan Polri tak lain bertujuan untuk menganggu pembangunan.

"Kemudian apa ya? Jadi kita dibuat akan diadu, diacak-acak, supaya kita tak berkonsentrasi dengan pembangunan. Macam-macam saja," ujar Gatot.

Oleh karena itu, ia menganggap polemik terkait pembelian senjata tersebut adalah bagian dari proxy war yang dilancarkan oleh pihak-pihak tertentu.

"Ini adalah bentuk yang sering saya katakan, proxy war," kata Gatot.

Sebelumnya, Gatot menyebut adanya institusi non militer yang memesan 5.000 pucuk senjata.

Pernyataan Gatot disampaikan secara tertutup dalam pertemuan Panglima TNI dengan para purnawirawan, Jumat (22/9/2017).

Namun, rekaman pembicaraan tersebut bocor ke media sosial dan diralat oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto.