Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masih Ada Prajurit Korupsi dan Terlibat Narkoba, Panglima TNI Minta Maaf

Kompas.com - 06/10/2017, 07:13 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Masa jabatan Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI bakal berakhir Maret 2018 mendatang. Meski di bawah kepemimpinannya TNI mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari rakyat, namun Gatot merasa institusinya belum sempurna betul.

Gatot mengakui bahwa masih banyak personel TNI yang melakukan tindakan di luar kepatutan sebagai seorang prajurit TNI.

"Saya mengetahui persis ada prajurit-prajurit saya yang melakukan tindakan di luar kepatutan," ujar Gatot dalam wawancara khusus dengan Rosiana Silalahi dalam "Rosi" di Kompas TV yang tayang pada Kamis (5/10/2017) malam.

Tindakan tidak patut tersebut, antara lain terlibat penyalahgunaan narkoba dan terlibat tindak pidana korupsi. Gatot pun meminta maaf kepada masyarakat akan hal itu.

"Dalam konteks ini, saya minta maaf betul kepada seluruh masyarakat Indonesia. Belum sempurna betul TNI," ujar Gatot.

(Baca juga: 8 Kontroversi Panglima Gatot yang Dinilai Politis Versi Kontras)

Namun demikian, Gatot merasa sudah menanamkan pondasi yang cukup kuat dalam hal antinarkoba dan antikorupsi di jajaran militer, yakni penerapan sanksi maksimal bagi yang melanggar.

"Tidak ada ampun itu. Walaupun tantangannya berat dan sulit, tidak ada ampun, dia harus keluar (dari TNI)," ujar Gatot.

Dengan begitu, meskipun nanti dirinya tidak menjabat sebagai orang nomor satu di militer lagi, warisan ketegasannya terhadap personel yang melanggar aturan tetap dapat dijalankan.

Kompas TV Panglima TNI Jawab Soal Kegaduhan Politik di Indonesia
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gaya Pemerintahan Prabowo Diharap Tidak Satu Arah Seperti Orde Baru

Gaya Pemerintahan Prabowo Diharap Tidak Satu Arah Seperti Orde Baru

Nasional
Gaya Kepemimpinan Prabowo yang Asli

Gaya Kepemimpinan Prabowo yang Asli

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Anggap Pernyataan Prabowo Berbahaya | Ketua KPU Jelaskan Tudingan Gaya Hidup 'Jetset'

[POPULER NASIONAL] PDI-P Anggap Pernyataan Prabowo Berbahaya | Ketua KPU Jelaskan Tudingan Gaya Hidup "Jetset"

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, PKB Ingatkan 'Checks and Balances'

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, PKB Ingatkan "Checks and Balances"

Nasional
Prabowo Yakin Pemerintahannya Lanjutkan Proyek IKN dengan APBN

Prabowo Yakin Pemerintahannya Lanjutkan Proyek IKN dengan APBN

Nasional
Tanggal 20 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Nasional
5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

Nasional
Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Nasional
Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Nasional
Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Nasional
BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Nasional
Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Nasional
Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com