Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen Golkar Sebut Novanto Bikin Memo untuk Tegaskan Tetap Jadi Ketum

Kompas.com - 06/10/2017, 07:02 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menegaskan bahwa Setya Novanto akan tetap dipertahankan sebagai ketua umum partai.

Menurut dia, Novanto telah mengeluarkan memo bahwa dirinya tetap sebagai pemimpin tertinggi Golkar.

"Novanto kembali memimpin dan sudah juga mengeluarkan memo kepada saya untuk menyampaikan bahwa beliau akan kembali memimpin setelah sakit kemarin dan aktif sebagai Ketum DPP Partai Golkar. Enggak ada masalah," kata Idrus seusai rapat internal partai di Hotel The Sultan, Senayan, Jakarta, Kamis (5/10/2017).

Ia pun membantah soal adanya hasil kajian Tim Elektabilitas, termasuk rekomendasi penonaktifan Setya Novanto sebagai ketua umum. Menurut dia, hasil kajian tim beberapa waktu lalu hanya merupakan aspirasi kader yang bisa saja disampaikan siapa pun.

"Pergantian apa? Enggak ada. Itu pun enggak ada sama sekali. Tidak ada," tuturnya.

(Baca juga: Pertahankan Novanto, Golkar Dinilai Akan Dihukum Publik pada Pemilu)

Idrus memastikan Novanto dalam keadaan sehat dan siap kembali memimpin partai. Namun, Idrus enggan merinci kapan kira-kira Ketua DPR RI itu kembali bekerja.

"Sekali lagi, bahwa Setya Novanto sebagai ketua umum, ya kan setelah sembuh menyatakan siap kembali aktif. Berarti kami akan fokus pada kegiatan partai yang ada," kata dia.

Sebelumnya, dalam rekomendasi tim kajian elektabilitas menyarankan agar Golkar segera menunjuk pelaksana tugas pengganti Novanto. Sebab, elektabilitas Golkar terjun bebas sejak Novanto menjadi tersangka.

(Baca juga: Novanto Menang Praperadilan, Wasekjen Golkar Sebut Gejolak Internal Mereda)

Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid sebelumnya mengatakan, rekomendasi tersebut muncul dari tim kajian elektabilitas yang dipimpin oleh Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Golkar Yorrys Raweyai.

"Kemudian Korbid Polkuham itu merekomendasikan untuk Ketum (ketua umum) nonaktif. Jadi ketum sendiri yang nonaktif bukan berhenti agar supaya beliau bisa konsentrasi kepada persoalan hukum, kemudian nanti ada pelaksana tugas dalam menjalankan tugas," kata Nurdin di Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2017).

Selain karena elektabilitas partai yang menurun, Novanto saat itu juga dikabarkan mengidap sejumlah penyakit, mulai dari vertigo, tumor di tenggorokan, penurunan fungsi ginjal, hingga jantung.

(Baca: Vertigo, Jantung, hingga Tumor, Ini Penyakit yang Diidap Setya Novanto)

Namun, pleno soal penonaktifan Novanto tak kunjung dilakukan bahkan berpotensi tak akan dilaksanakan. Ketidakjelasan tersbut muncul setelah hakim praperadilan memenangkan Novanto sehingga status tersangka pun dibatalkan.

Kesehatan Novanto pun membaik pasca-putusan praperadilan. Tiga hari setelahnya, ia pun pulang dari rumah sakit.

Kompas TV Dari analisis internal Golkar, terjadi penurunan elektabilitas karena status tersangka Setnov.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com