Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SMRC: Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi, Kepuasan Publik Capai 68 Persen

Kompas.com - 05/10/2017, 21:33 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Djayadi Hanan mengungkapkan, mayoritas publik puas atas kinerja Presiden Joko Widodo.

Hal itu terungkap dari hasil survei yang dilakukan SMRC medio 3-10 September 2017. Survei SMRC terkait kecenderungan dukungan politik pada tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi

"Angka kepuasan publik atas kinerja Jokowi September 2017 sebesar 68 persen," kata Djayadi di Kantor SMRC, Jakarta, Kamis (5/10/2017).

Bahkan, kata Djayadi, kepuasan atas kinerja Jokowi cenderung menguat dan stabil. 

"Tingkat kepuasan cenderung menguat dan stabil. Sampai sekarang stabil di angka 68 persen," kata dia.

Baca: Survei SMRC: Lebih Banyak Pendukung Prabowo Percaya PKI Bangkit Dibanding Jokowi

Ia membandingkan tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dengan Jokowi pada periode masa kepemimpinan yang sama. Hasilnya, kata dia, Jokowi unggul jika dibandingkan SBY.

"Kalau dibandingkan dengan pengalaman SBY yang sama-sama petahana dua tahun menjelang Pilpres 2009, kepuasan pada Jokowi lebih tinggi," kata dia.

Djayadi menyebutkan, kepuasan publik terhadap kinerja SBY pada September-Oktober 2006 sebesar 67 persen dan September 2007 turun menjadi 58 persen.

Sementara, kepuasan terhadap Jokowi pada 2016 sebesar 69 persen, dan September 2017 sebesar 68 persen.

"Modal politik Jokowi dua tahun menjelang Pilpres 2019 lebih baik dibanding yang dimiliki SBY pada rentang waktu yang sama menjelang Pilpres 2009," kata dia.

Baca: Survei SMRC: Hanya 9,2 Persen WNI Setuju Indonesia Jadi Negara Khilafah

Berdasarkan analisis SMRC, kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi karena penilaian positif atas sejumlah hal. Misalnya, kondisi ekonomi dan penanggulangan berbagai masalah penting oleh pemerintah.

"Publik menyatakan kondisi ekonomi sekarang lebih baik dibanding tahun lalu lebih banyak dari yang menyatakan lebih buruk. Publik juga umumnya optimistis dengan ekonomi nasional ke depan," ujar dia.

Mayoritas responden juga menilai psitif terhadap kondisi politik, penegakan hukum, keamanan, dan ketertiban.

"Dalam tiga tahun terakhir kecenderungannya semakin positif," kata Djayadi.

Survei ini melibatkan 1.220 responden yang merupkan warga negara Indonesia (WNI), telah mempunya hak pilih dalam pemilihan umum yakni sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Responden dipilih secara random atau multistage random sampling. Response rate atau responden yang dapat diwawancarai secara valid sebesar 1.057 atau 87 persen.

Margin of error rsurvei ini ± 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara terlatih.

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih atau spot check.

Kompas TV SMRC: Menuju Pemilu 2019, Jokowi & PDI-P Teratas


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com