Salin Artikel

Survei SMRC: Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi, Kepuasan Publik Capai 68 Persen

Hal itu terungkap dari hasil survei yang dilakukan SMRC medio 3-10 September 2017. Survei SMRC terkait kecenderungan dukungan politik pada tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi. 

"Angka kepuasan publik atas kinerja Jokowi September 2017 sebesar 68 persen," kata Djayadi di Kantor SMRC, Jakarta, Kamis (5/10/2017).

Bahkan, kata Djayadi, kepuasan atas kinerja Jokowi cenderung menguat dan stabil. 

"Tingkat kepuasan cenderung menguat dan stabil. Sampai sekarang stabil di angka 68 persen," kata dia.

Baca: Survei SMRC: Lebih Banyak Pendukung Prabowo Percaya PKI Bangkit Dibanding Jokowi

Ia membandingkan tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dengan Jokowi pada periode masa kepemimpinan yang sama. Hasilnya, kata dia, Jokowi unggul jika dibandingkan SBY.

"Kalau dibandingkan dengan pengalaman SBY yang sama-sama petahana dua tahun menjelang Pilpres 2009, kepuasan pada Jokowi lebih tinggi," kata dia.

Djayadi menyebutkan, kepuasan publik terhadap kinerja SBY pada September-Oktober 2006 sebesar 67 persen dan September 2007 turun menjadi 58 persen.

Sementara, kepuasan terhadap Jokowi pada 2016 sebesar 69 persen, dan September 2017 sebesar 68 persen.

"Modal politik Jokowi dua tahun menjelang Pilpres 2019 lebih baik dibanding yang dimiliki SBY pada rentang waktu yang sama menjelang Pilpres 2009," kata dia.

Baca: Survei SMRC: Hanya 9,2 Persen WNI Setuju Indonesia Jadi Negara Khilafah

Berdasarkan analisis SMRC, kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi karena penilaian positif atas sejumlah hal. Misalnya, kondisi ekonomi dan penanggulangan berbagai masalah penting oleh pemerintah.

"Publik menyatakan kondisi ekonomi sekarang lebih baik dibanding tahun lalu lebih banyak dari yang menyatakan lebih buruk. Publik juga umumnya optimistis dengan ekonomi nasional ke depan," ujar dia.

Mayoritas responden juga menilai psitif terhadap kondisi politik, penegakan hukum, keamanan, dan ketertiban.

"Dalam tiga tahun terakhir kecenderungannya semakin positif," kata Djayadi.

Survei ini melibatkan 1.220 responden yang merupkan warga negara Indonesia (WNI), telah mempunya hak pilih dalam pemilihan umum yakni sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Responden dipilih secara random atau multistage random sampling. Response rate atau responden yang dapat diwawancarai secara valid sebesar 1.057 atau 87 persen.

Margin of error rsurvei ini ± 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara terlatih.

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih atau spot check.

https://nasional.kompas.com/read/2017/10/05/21332941/survei-smrc-tiga-tahun-pemerintahan-jokowi-kepuasan-publik-capai-68-persen

Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke