Kompas.com - 02/10/2017, 16:48 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi menolak permohonan sebagai pihak terkait langsung oleh Koalisi Masyarakat Sipil Pro Demokrasi dalam sidang pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

Peneliti Imparsial Ardi Manto mengatakan, atas penolakan tersebut, MK beralasan bahwa sudah banyak pihak terkait langsung dalam perkara Nomor 38/PUU-XV/2017 yang diajukan oleh Organisasi Advokat Indonesia.

"MK menolak permohonan untuk menjadi pihak terkait langsung dengan alasan sudah banyak pihak terkait dalam perkara ini dan inti keterangannya sama, soal kebebasan berserikat," ujar Ardi saat memberikan keterangan pers di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Senin (2/10/2017).

Ardi menyayangkan penolakan MK karena para pemohon merupakan gabungan organisasi masyarakat sipil yang selama ini aktif dalam upaya mendorong pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat di Indonesia.

Menurut Ardi, objek perkara dalam pengujian Perppu Ormas akan berdampak langsung terhadap para pemohon pihak terkait.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi tersebut adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perludem, Walhi, Imparsial, Elsam, Kontras, KPA, HRWG dan KPBI.

Ardi menjelaskan, dengan adanya penolakan itu, posisi koalisi masyarakat sipil hanya menjadi pihak terkait tidak langsung dan keterangannya hanya dibacakan dalam persidangan.

"Merujuk pada Pasal 11 UU Ormas, organisasi yang berbadan hukum yayasan dan perkumpulan adalah bagian dari ormas yang tunduk pada UU Ormas, sekaligus juga Perppu Ormas. Oleh karena itu, putusan MK nantinya dalam pengujian ini memiliki dampak langsung bagi eksistensi para pemohon pihak terkait," kata Ardi.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, seharusnya MK memberikan ruang yang luas bagi semua pihak untuk didengar pendapatnya.

Hal ini mengingat proses pengujian Perppu Ormas penting bagi masa depan kebebasan berserikat dan berorganisasi sebagai jantung dari sistem demokrasi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Subyek Hukum Perdagangan Internasional

Subyek Hukum Perdagangan Internasional

Nasional
Kuasa Hukum Ferdy Sambo: Apapun yang Diperbuat Klien Kami, Pasti Ada Motif Kuat

Kuasa Hukum Ferdy Sambo: Apapun yang Diperbuat Klien Kami, Pasti Ada Motif Kuat

Nasional
Tanggal 11 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 11 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Kasus Brigadir J, 31 Polisi Diduga Langgar Etik, 11 di Antaranya Dikirim ke Mako Brimob

Kasus Brigadir J, 31 Polisi Diduga Langgar Etik, 11 di Antaranya Dikirim ke Mako Brimob

Nasional
Pengacara Hormati Penetapan Ferdy Sambo Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J

Pengacara Hormati Penetapan Ferdy Sambo Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Hampir Berganti Hari, Penggeledahan di Rumah Pribadi Ferdy Sambo Masih Berlangsung

Hampir Berganti Hari, Penggeledahan di Rumah Pribadi Ferdy Sambo Masih Berlangsung

Nasional
Polri Geledah 3 Rumah Ferdy Sambo, Cari Bukti terkait Kasus Penembakan Brigadir J

Polri Geledah 3 Rumah Ferdy Sambo, Cari Bukti terkait Kasus Penembakan Brigadir J

Nasional
Ferdy Sambo Jadi Tersangka Kasus Brigadir J, Kuasa Hukum: Klien Kami Lindungi Kehormatan Keluarga

Ferdy Sambo Jadi Tersangka Kasus Brigadir J, Kuasa Hukum: Klien Kami Lindungi Kehormatan Keluarga

Nasional
Mahfud: Mungkin Saja Bharada E Bebas dari Pidana, tetapi Instrukturnya Tidak

Mahfud: Mungkin Saja Bharada E Bebas dari Pidana, tetapi Instrukturnya Tidak

Nasional
Ferdy Sambo Jadi Tersangka, Kuasa Hukum: Kami Minta Maaf

Ferdy Sambo Jadi Tersangka, Kuasa Hukum: Kami Minta Maaf

Nasional
Ferdy Sambo Tersangka Pembunuhan Brigadir J, Mahfud Apresiasi Kapolri

Ferdy Sambo Tersangka Pembunuhan Brigadir J, Mahfud Apresiasi Kapolri

Nasional
Minta Kasus Brigadir J Ditangani Hati-hati, Mahfud: Agar Polri Selamat

Minta Kasus Brigadir J Ditangani Hati-hati, Mahfud: Agar Polri Selamat

Nasional
Kabareskrim: Polri Telah Periksa 47 Saksi Terkait Kematian Brigadir J

Kabareskrim: Polri Telah Periksa 47 Saksi Terkait Kematian Brigadir J

Nasional
Awal Mula Oknum Polisi yang Diduga Ambil CCTV Sekitar Rumah Ferdy Sambo Ketahuan...

Awal Mula Oknum Polisi yang Diduga Ambil CCTV Sekitar Rumah Ferdy Sambo Ketahuan...

Nasional
Kapolri: Ada Upaya Penghilangan Barang Bukti di Kasus Penembakan Brigadir J

Kapolri: Ada Upaya Penghilangan Barang Bukti di Kasus Penembakan Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.