Menang Praperadilan, Novanto Berpotensi Batal Dinonaktifan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily menuturkan, rapat pleno soal penonaktifan Ketua Umum Setya Novanto masih belum dapat dipastikan.

Sedianya, rapat pleno tersebut dilangsungkan Senin (2/10/2017) hari ini, namun sejumlah anggota DPP belum mendapatkan undangan rapat. Adapun rapat itu rencananya membahas soal rekomendasi tim elektabilitas partai.

"Sampai saat ini secara resmi surat DPP Partai Golkar tentang undangan rapat tersebut belum kami terima," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Meski begitu, menurutnya, sejumlah anggota DPP tetap akan mengantisipasi jika rapat nantinya jadi dilaksanakan.

Ace menambahkan, dinamika internal mengemuka pascaputusan praperadilan yang memenangkan Novanto. Suara lantang yang meminta Novanto nonaktif, kini mulai meredup. Di samping itu, ia juga mendengar kabar bahwa Novanto akan segera pulang dari rumah sakit. 

(Baca: Sejak 2012, Khatibul Dengar Rumor Proyek E-KTP Diatur Setya Novanto)

"Kalau situasinya seperti begitu kan bisa saja dimungkinkan bahwa Pak Setya Novanto pertimbangannya akan hadir (rapat), sehingga bisa saja diundur," tuturnya.

Anggota Komisi II DPR itu tak dapat memastikan pihak-pihak mana saja yang mendukung tetap dilaksanakannya pleno. Namun, ia menegaskan preferensi publik sangat penting untuk Partai Golkar dalam menentukan sikap politik.

Dia menuturkan Golkar selalu mengedepankan prinsip "Suara Golkar, Suara Rakyat". 

"Secara pastinya kami bisa lihat pandangan-pandangan dalam rapat pleno. Dalam rapat pleno menjadi sangat penting untuk melihat dinamikanya seperti apa," kata Ace.

(Baca: Analogi Tiga Maling Ayam dan Putusan Praperadilan Setya Novanto...)

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid memastikan rapat pleno Senin malam tetap dilaksanakan. Meski begitu, ia meragukan apakah undangan telah disebar kepada anggota oleh Sektetaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham.

"Iya (jadi). Tapi masalahnya apa undangannya diedarkan oleh Sekjen atau enggak saya belum tahu. Kan sekjen yang punya kewenangan itu," kata Nurdin.

Nurdin sebelumnya mengatakan, rekomendasi penonaktifan Novanto muncul dari tim kajian elektabilitas yang dipimpin oleh Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Golkar Yorrys Raweyai.

Ia menyatakan, dalam rekomendasinya, tim kajian elektabilitas menyarankan agar Golkar segera menunjuk Plt pengganti Novanto. Hal ini karena elektabilitas Golkar terjun bebas sejak Novanto ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP oleh KPK.

"Kemudian kKorbid Polkuham itu merekomendasikan untuk ketum (ketua umum) nonaktif, jadi ketum sendiri yang nonaktif bukan berhenti agar supaya beliau bisa konsentrasi kepada persoalan hukum, kemudian nanti ada pelaksana tugas dalam menjalankan tugas," kata Nurdin di Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2017).