Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/10/2017, 12:37 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily menuturkan, rapat pleno soal penonaktifan Ketua Umum Setya Novanto masih belum dapat dipastikan.

Sedianya, rapat pleno tersebut dilangsungkan Senin (2/10/2017) hari ini, namun sejumlah anggota DPP belum mendapatkan undangan rapat. Adapun rapat itu rencananya membahas soal rekomendasi tim elektabilitas partai.

"Sampai saat ini secara resmi surat DPP Partai Golkar tentang undangan rapat tersebut belum kami terima," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Meski begitu, menurutnya, sejumlah anggota DPP tetap akan mengantisipasi jika rapat nantinya jadi dilaksanakan.

Ace menambahkan, dinamika internal mengemuka pascaputusan praperadilan yang memenangkan Novanto. Suara lantang yang meminta Novanto nonaktif, kini mulai meredup. Di samping itu, ia juga mendengar kabar bahwa Novanto akan segera pulang dari rumah sakit. 

(Baca: Sejak 2012, Khatibul Dengar Rumor Proyek E-KTP Diatur Setya Novanto)

"Kalau situasinya seperti begitu kan bisa saja dimungkinkan bahwa Pak Setya Novanto pertimbangannya akan hadir (rapat), sehingga bisa saja diundur," tuturnya.

Anggota Komisi II DPR itu tak dapat memastikan pihak-pihak mana saja yang mendukung tetap dilaksanakannya pleno. Namun, ia menegaskan preferensi publik sangat penting untuk Partai Golkar dalam menentukan sikap politik.

Dia menuturkan Golkar selalu mengedepankan prinsip "Suara Golkar, Suara Rakyat". 

"Secara pastinya kami bisa lihat pandangan-pandangan dalam rapat pleno. Dalam rapat pleno menjadi sangat penting untuk melihat dinamikanya seperti apa," kata Ace.

 

(Baca: Analogi Tiga Maling Ayam dan Putusan Praperadilan Setya Novanto...)

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid memastikan rapat pleno Senin malam tetap dilaksanakan. Meski begitu, ia meragukan apakah undangan telah disebar kepada anggota oleh Sektetaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham.

"Iya (jadi). Tapi masalahnya apa undangannya diedarkan oleh Sekjen atau enggak saya belum tahu. Kan sekjen yang punya kewenangan itu," kata Nurdin.

Nurdin sebelumnya mengatakan, rekomendasi penonaktifan Novanto muncul dari tim kajian elektabilitas yang dipimpin oleh Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Golkar Yorrys Raweyai.

Ia menyatakan, dalam rekomendasinya, tim kajian elektabilitas menyarankan agar Golkar segera menunjuk Plt pengganti Novanto. Hal ini karena elektabilitas Golkar terjun bebas sejak Novanto ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP oleh KPK.

"Kemudian kKorbid Polkuham itu merekomendasikan untuk ketum (ketua umum) nonaktif, jadi ketum sendiri yang nonaktif bukan berhenti agar supaya beliau bisa konsentrasi kepada persoalan hukum, kemudian nanti ada pelaksana tugas dalam menjalankan tugas," kata Nurdin di Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2017).

Kompas TV Ketua DPR Setya Novanto dikabarkan akan pulang dari Rumah Sakit Premier, Senin (2/10) esok.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Nasional
Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres 'Media Sustainability'

Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres "Media Sustainability"

Nasional
Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Nasional
Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Nasional
UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

Nasional
Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Nasional
Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Nasional
Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Nasional
Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Nasional
Surya Darmadi: Cari 100 Pelaku, Utang Negara Rp 7.700 Triliun Lunas

Surya Darmadi: Cari 100 Pelaku, Utang Negara Rp 7.700 Triliun Lunas

Nasional
Demokrat Ungkap Isi Pertemuan AHY-Surya Paloh

Demokrat Ungkap Isi Pertemuan AHY-Surya Paloh

Nasional
Hasyim Asy'ari Pastikan Anggota KPU RI Siap Hadiri Sidang DKPP Terkait Kasus Ucapan 'Dirumahsakitkan'

Hasyim Asy'ari Pastikan Anggota KPU RI Siap Hadiri Sidang DKPP Terkait Kasus Ucapan "Dirumahsakitkan"

Nasional
Jaksa Sebut Chuck Putranto Bersikap Kesatria Akui Kesalahan di Kasus Brigadir J

Jaksa Sebut Chuck Putranto Bersikap Kesatria Akui Kesalahan di Kasus Brigadir J

Nasional
Soal Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur, Ketua KPU Singgung UUD 1945

Soal Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur, Ketua KPU Singgung UUD 1945

Nasional
Jaksa Sebut Baiquni Wibowo Pantas Dituntut 2 Tahun Penjara di Kasus Brigadir J

Jaksa Sebut Baiquni Wibowo Pantas Dituntut 2 Tahun Penjara di Kasus Brigadir J

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.