Wiranto Nilai Petisi untuk Referendum Papua Tidak Sah

Seperti dikutip dari situs berita BBC Indonesia, ULMWP mengklaim petisi yang disampaikan ke PBB didukung 1,8 juta tanda tangan.

Sebanyak 95,77% disebut merupakan warga asli Papua Barat dan sisanya adalah para pemukim Indonesia di Papua yang mewakili sekitar 70 persen dari total warga asli Papua Barat.

"Setelah invasi Indonesia secara ilegal, mereka mencabut Papua tahun 1963. Jadi rakyat sudah sampaikan kepada Indonesia dan kepada dunia jumlah yang sudah menyatakan keluar dari bingkai NKRI sehingga kita harus sampaikan suara mereka ke Komisi 24," ujar Benny Wenda, juru bicara ULMWP yang menyerahkan petisi ke PBB, dalam wawancara telepon dari New York dengan BBC Indonesia.

(Baca juga: Tolak Kemerdekaan Papua, Alasan Indonesia Kerja Sama dengan Fiji)

Kini nasib petisi sepenuhnya di tangan Komisi 24 dan masih belum jelas kapan berlangsung pembahasan tentang petisi tersebut, yang juga diharapkan akan diserahkan kepada Pemerintah Indonesia.

"Kita bukan membenci Indonesia tapi ini kan rakyat Papua. Indonesia harus melihat keinginan rakyat. Selama ini Indonesia kan bilang hanya segelintir orang tapi sekarang petisi ini kan menunjukkan semua orang mau merdeka dari Indonesia," kata Benny.

Menurut Wenda, keingingan itu bisa diwujudkan lewat referendum atau pemungutan suara yang diawasi dunia internasional.

"Saya kira referendum itu fair, kita buktikan. Kalau rakyat Papua mau tetap Indonesia, itu fair. Kalau rakyat mau lepas dari Indonesia, itu juga fair. Jadi tidak menimbulkan pertumpahan darah," tuturnya.