Wiranto Nilai Petisi untuk Referendum Papua Tidak Sah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengakui adanya petisi yang menyerukan pemungutan suara untuk penentuan nasib wilayah Papua.

Petisi tersebut diserahkan kepada Komite Dekolonisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Komite 24 di New York oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat.

"Memang betul ada. Ada dari kelompok separatis yang bergerak di luar mencoba untuk menyampaikan petisi itu kepada Ketua Komisi 24, masalah dekolonisasi," ujar Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (29/9/2017).

Wiranto pun menegaskan bahwa petisi tersebut tidak sah, karena PBB telah menyatakan wilayah Papua sebagai bagian dari kedaulatan Indonesia.

"Sudah dijawab hari ini bahwa benar mendapatkan petisi itu tapi itu tidak sah dan bisa muncul dari siapa saja," kata Wiranto.

(Baca juga: Wamenlu Anggap Ada yang Cari Perhatian dengan Petisi Kemerdekaan Papua Barat di PBB)

Wiranto menuturkan, upaya untuk memerdekakan wilayah Papua akan terus berlangsung, baik oleh pihak-pihak di dalam maupun luar negeri. Namun, dia menegaskan bahwa Papua telah menjadi bagian yang sah dari kedaulatan Negara Indonesia melalui proses referendum.

Pada 1969, dilaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (the Act of Free Choice) yang keputusannya menyatakan bahwa wilayah Papua Barat (sekarang Provinsi Papua dan Papua Barat) masuk ke wilayah teritorial NKRI. PBB mengakui keputusan tersebut.

"Beda dengan Timor Timur, kita klaim betul ini merupakan suatu wilayah yang sah setelah melalui referendum yang dikatakan sah oleh PBB waktu itu," kata mantan Panglima ABRI itu.

Bangun Papua

Wiranto pun menegaskan bahwa saat ini pemerintah telah memberikan perhatian yang lebih terhadap proses pembangunan di Papua.

Perencanaan pembangunan melalui Bapennas, lanjut Wiranto, diwujudkan secara holistik mencakup bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, pertanian, kebutuhan listrik dan transportasi.

"Jadi intinya Indonesia selama ini mempercepat pembangunan Papua dan Papua Barat supaya cepat nanti sejajar dengan daerah lain kemajuannya. Itu betul-betul direncanakan dan dilaksanakan pemerintah," kata Wiranto.

"Kalau ada keinginan-keinginan merdeka itu ada, kami akui tapi pemerintah kan sungguh-sungguh sekarang untuk membangun Papua dan Papua Barat," tuturnya.

(Baca juga: PBB Bantah Terima Petisi Referendum Papua Barat)