Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi III DPR Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Komisioner Komnas HAM

Kompas.com - 28/09/2017, 19:24 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap 14 orang calon komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Penetapan calon akan dilakukan pekan depan, Rabu (4/10/2017) malam. Dari 14 calon, akan dipilih lima hingga tujuh orang.

"Kalau yang bagus tujuh, kami pilih tujuh. Kalau yang bagus lima, kami pilih lima," ujar anggota Komisi III DPR, Adies Kadir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/9/2017).

Adies menuturkan, salah satu kriteria yang diinginkan adalah agar para komisioner terpilih nantinya bisa memahami betul mengenai HAM serta memiliki kepedulian tinggi terhadap pelanggaran HAM berat yang kerap menjadi kendala.

Hal ini, kata dia, menjadi pekerjaan rumah komisioner terdahulu yang belum terselesaikan. Adies mengaku, jawaban beberapa calon komisioner cukup memuaskan.

"Contoh, kasus Semanggi dan kasus lainnya. Dari kemarin, sampai saat ini, sebagian kecil cukup memuaskan jawaban-jawabannya. Tapi banyak juga yang belum memuaskan. Mengingat waktunya yg sangat pendek. Kami susah memperdalam," kata dia.

(Baca juga: 14 Orang Lolos Seleksi Calon Anggota Komnas HAM, Siapa Saja Mereka?)

Soal perlunya revisi Undang-Undang Komnas HAM, menurut Adies, juga berkembang dalam uji kepatutan dan kelayakan. Misalnya, bagaimana Komnas HAM ingin memiliki penyidik dan penuntut independen.

Harapan lainnya diungkapkan Anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad. Dasco menginginkan agar komisioner Komnas HAM terpilih nantinya dapat mengedepankan soliditas internal.

"Kan kinerja Komnas HAM ini kemarin banyak terganggu karena ketidakkompakan, ketidaksinkronan dan menurut kami ada gap (jarak)," kata Dasco.

Komisi III berpesan pada calon komisioner agar menjaga marwah Komnas HAM sebaik mungkin agar kinerjanya tak menjadi terganggu. Sebab, Komnas HAM menjadi wadah masyarakat untuk mencari keadilan berkaitan HAM.

"Ini (soliditas internal) yang paling penting. Selama ini itu yang jadi hambatan," ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Adapun empat belas nama calon anggota Komnas HAM periode 2017-2022 tersebut adalah:

1. Ahmad Taufan Damanik (Mantan Komisioner ACWC) 
2. Amiruddin (Pegiat LSM) 
3. Antonio Pradjasto (Pegiat LSM) 
4. Arimbi Heroepoetri (Mantan Komisioner Komnas Perempuan) 
5. Beka Ulung Hapsara (Pegiat LSM)
6. Bunyan Saptomo (Birokrat) 
7. Hairansyah (Akademisi) 
8. Judhariksawan (Akademisi)
9. Mohammad Choirul Anam (Advokat) 
10. Munafrizal Manan (Akademisi) 
11. Roichatul Aswidah (Petahana Komnas HAM) 
12. Sandrayati Moniaga (Petahana Komnas HAM) 
13. Sondang Frishka Simanjuntak (Badan Pekerja Komnas Perempuan)
14. Sri Lestari Wahyuningroem (Aktivis HAM)

Kompas TV Komnas HAM Tolak PERPPU Ormas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com