Wapres Enggan Komentari Pernyataan Panglima TNI soal Pembelian Senjata

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla enggan menanggapi pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang menjadi polemik.

Wapres merasa masalah pembelian senjata api sudah selesai setelah Menko Polhukam Wiranto memberi penjelasan.

"Kalau itu, saya mengikuti saja itu penjelasannya dari Pak Wiranto (Menko Polhukam). Saya kira sudah jelas itu pernyataan Pak Wiranto," ujar Kalla di kantornya, Jakarta, Selasa (26/9/2017).

Ketika ditanya apakah Kalla juga menilai Gatot sedang berpolitik seperti yang dianggap sejumlah pihak, Wapres tidak menjawabnya.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo yang berhak memberikan penilaian itu.

"Itu Presiden yang berhak menilai itu," ujar Kalla.

(baca: Mantan Kapolri Imbau Panglima TNI Tak Resahkan Masyarakat)

Sebelumnya, beredar rekaman suara Panglima TNI di media sosial saat berbicara dalam acara silaturahim Panglima TNI dengan purnawirawan TNI di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017).

Dalam rekaman itu, Panglima TNI menyebut adanya institusi nonmiliter yang membeli 5.000 pucuk senjata.

Pernyataan itu kemudian menjadi polemik.

(baca: Panglima TNI Akui Rekaman Pernyataannya soal 5.000 Senjata Api)

Belakangan, Panglima TNI mengakui bahwa rekaman tersebut memang pernyataannya.

Namun, Gatot menegaskan bahwa pernyataan itu bukan untuk publik. Sehingga, ia tidak mau berkomentar lagi soal substansi pernyataan dalam rekaman itu.

Menanggapi pernyataan Panglima TNI, Wiranto menjelaskan bahwa institusi non-militer yang berniat membeli senjata api adalah Badan Intelijen Negara (BIN) untuk keperluan pendidikan.

(baca: Menhan Ungkap Dokumen Rahasia Terkait Pembelian 500 Senjata dari BIN)

Jumlahnya tak mencapai 5.000 pucuk, tetapi hanya 500 pucuk. BIN juga sudah meminta izin ke Mabes Polri untuk pembelian senjata itu.

Izin tak diteruskan ke TNI lantaran spesifikasi senjata yang dibeli BIN dari Pindad itu berbeda dengan yang dimiliki militer.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu pun menjelaskan hal yang sama. Ia bahkan menunjukkan lampiran berkas dokumen izin pembelian senjata api yang dikirimkan ke Kementerian Pertahanan pada Mei 2017.