Sebar Isu Pembelian 5.000 Senjata, Panglima TNI Dinilai Sedang Berpolitik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Rachland Nashidik menganggap pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo merupakan contoh manuver politik.

Menurut dia, pernyataan tersebut bisa dikatakan sebagai manuver politik yang melewati batas.

"Kita semua perlu lebih tenang dan menjaga jarak dari manuver-manuver politik yang sudah menabrak batas kepatutan maupun Undang-undang. Contohnya, manuver politik Panglima TNI Gatot Nurmantyo," ujar Rachland melalui keterangan tertulis, Minggu (24/9/2017).

Ia kemudian menyebutkan beberapa poin kesalahan Panglima dalam menyampaikan pernyataan itu.

Pertama, informasi tersebut dinilai sebagai data intelijen yang sensitif dan tidak seharusnya disampaikan kepada publik.

(Baca: Luruskan Pernyataan Panglima, Wiranto Sebut 500 Pucuk Senjata untuk Pendidikan BIN)

Rachland menilai, hal itu seharusnya dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo dan kepada DPR.

Sedangkan, Panglima menyampaikan informasi tersebut justru pada acara yang dihadiri sejumlah purnawirawan TNI dan diliput luas media massa.

Rachland melihat momentum tersebut seperti upaya Panglima untuk menghimpun dukungan bagi manuver politiknya.

Sementara kesalahan kedua, kata dia, adalah saat Panglima menyampaikan akan menyerbu pihak yang disebut membeli senjata tersebut.

Hal itu, menurut Rachland, adalah hal yang paling fatal. Sebab, dari sisi prinsip akuntabilitas demokrasi (democracy accountability) militer tak boleh mengambil kebijakan politik.

(Baca: Wiranto Minta Polemik Pembelian 5.000 Senjata Ditutup)

"Panglima TNI tidak dipilih oleh pemilu. Panglima TNI diangkat oleh presiden. Kewajibannya bukan mengambil kebijakan, melainkan menjalankan dan mengelola operasi," kata Rachland.

Ia menambahkan, seharusnya Panglima tak boleh mengeluarkan ancaman demikian. Sebab, pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI bukan kewenangan panglima, melainkan kewenangan presiden atas persetujuan DPR.

Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

"Bagi kelangsungan demokrasi, kita semua cukup waras untuk memahami pemesanan 5000 senjata serbu oleh badan intelejen. Bila itu benar, sama berbahayanya dengan Panglima TNI yang berpolitik praktis dan melampaui kewenangannya," tulis Rachland.