Soal Wiranto dan Kasus HAM, Kontras Minta Dibuktikan di Pengadilan

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani mengatakan, sebaiknya Kejaksaan Agung (Kejagung) segera memulai proses penyidikan kasus pelanggaran hak asasi manusia Tragedi Semanggi I.

Penyidikan yang dilakukan oleh Kejagung akan memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban, serta orang-orang yang selama ini diduga terlibat pelanggaran HAM masa lalu.

Menurut Yati, pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto bahwa yang bersangkutan tidak terlibat dalam kasus pelanggaran HAM, tidak memiliki legalitas apa-apa.

"Menurut saya, yang paling fair buat korban, buat kita dan buat Pak Wiranto ya memang sebaiknya disidik dulu kasus ini, dan kemudian dibuktikan di pengadilan yang bersangkutan terkait atau tidak, terlibat atau tidak," kata Yati ditemui usai sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (20/9/2017).

Usai serah terima jabatan sebagai Menko Polhukam pada Juli 2016, Wiranto pernah membantah dengan tegas bahwa dirinya merupakan seorang yang layak dimintai pertanggungjawaban atas kasus pelanggaran HAM.

Kala itu Wiranto juga menantang, orang-orang yang menuduhnya untuk membuktikan tuduhan tersebut.

(Baca: Wiranto: Buktikan Kapan dan di Mana Saya Melanggar HAM, Saya Akan Jawab)

Menurut Yati, cara yang paling relevan untuk membantah dugaan tersebut bukanlah melalui pernyataan di media. Namun, pembuktian perlu dilakukan melalui mekanisme hukum.

"Jadi kalau mau fair, didorong saja penyidikannya, dibuka saja di pengadilan. Dari situ, terbuka ruang untuk saling membuktikan," kata dia.

Yati berharap Kejagung mau memulai penyidikan kasus pelanggaran HAM, karena Komnas HAM sudah menyelesaikan hasil penyelidikan jauh-jauh hari.

Memang, kata Yati, banyak sekali alasan yang digunakan Kejagung untuk tidak menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM. Alasannya mulai dari urusan legal formal, hingga yang sifatnya politis.

Namun, Yati menduga, kompromi-kompromi politik lah yang lebih mendominasi.

"Sampai kapan kita menggadaikan permasalahan ini hanya karena pertimbangan-pertimbangan politik yang sebetulnya bukan untuk kebaikan semua orang. Tetapi, pertimbangan politik pragmatis untuk kekuasaan mereka," ucap Yati.