Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontras Desak Polisi Buru Auktor Intelektualis Penyerangan YLBHI

Kompas.com - 20/09/2017, 19:54 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani meminta agar kepolisian tidak hanya menindak para pelaku penyerangan dan pengepungan terhadap kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia pada Minggu (17/9/2017) malam hingga Senin (18/9/2017) dini hari.

"Kepolisan juga harus menelusuri lebih jauh siapa auktor intelektual di balik penyerangan ini," kata Yati, usai diskusi di Jakarta, Rabu (20/9/2017).

"Karena kalau kita lihat di medsos, ada ajakan yang memobilisasi massa. Kami berharap kepolisian menelusuri sejauh itu," ujar dia.

Yati mengatakan banyak dugaan atau skenario yang berkembang dari penyerangan kantor YLBHI akhir pekan lalu. Salah satunya adalah memanfaatkan isu komunisme atau Partai Komunis Indonesia untuk kepentingan politik.

"Tapi yang mau saya bilang, isu PKI, komunisme itu isu sangat sensitif dan sangat gampang dan mudah digunakan untuk tujuan politik tertentu. Dan tujuan-tujuan politik itu bisa saja terkait (Pemilu) 2019," ucap Yati.

(Baca juga: Kontras Khawatir Isu PKI dan Komunisme Dijadikan Alat Politik)

Namun, Yati menyayangkan yang menjadi target dan sasaran dari isu ini justru lembaga seperti YLBHI yang merupakan rumah bagi para pencari keadilan.

Atas dasar itu dia berharap, pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong (hoaks) atau fitnah bisa segera diusut tuntas. Dengan begitu ada efek jera bagi yang berniat melakukan cara-cara serupa.

"Dan yang kami khawatirkan sebetulnya pihak-pihak seperti LBH atau organisasi-organisasi lain yang bekerja untuk isu keadilan, demokrasi dan HAM dijadikan sasaran-sasaran yang paling gampang untuk menghembuskan isu PKI, komunisme, dan lain-lain," kata Yati.

Sejauh ini, polisi telah mengamankan 12 orang terkait aksi pengepungan kantor YLBHI. Sebanyak tujuh orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.

(Baca: Polisi Tetapkan 7 Tersangka Terkait Pengepungan Kantor YLBHI)

Kompas TV YLBHI meyakini penyerbuan kantor LBH Jakarta dilakukan secara terorganisasi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com