Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontras Khawatir Isu PKI dan Komunisme Dijadikan Alat Politik

Kompas.com - 20/09/2017, 19:14 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengepungan kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat akhir pekan lalu menjadi perhatian banyak pihak.

Maraknya informasi palsu atau hoaks mengenai gerakan terkait Partai Komunis Indonesia, ternyata mampu memobilisasi massa secara cepat, bahkan disertai aksi kekerasan.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani mengatakan, nyatanya aksi pengepungan kantor YLBHI menunjukkan bahwa isu tersebut masih sangat sensitif di masyarakat.

Yati mengatakan, isu PKI ini sama sensitifnya dengan isu SARA dan sangat potensial untuk menggerakkan massa. Oleh karena itu, ia pun khawatir bila isu PKI ini menjadi alat untuk mencapai kepentingan politis.

"Kita belajar sekali dari Pilkada DKI Jakarta, isu agama menjadi satu cara yang paling ampuh untuk meraup dukungan politik. Jangan sampai isu komunisme ini juga terus dijadikan hantu, dijadikan cara, alat untuk meraup kepentingan politis baik di pilkada serentak atau Pemilu 2019," kata Yati, usai diskusi di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (20/9/2017).

(Baca juga: Eks Gitaris Banda Neira Galang Donasi untuk Perbaikan Kantor YLBHI)

Lebih lanjut Yati mengatakan, Tragedi 1965/1966 hingga saat ini masih menyisakan banyak persoalan di masyarakat. Ada stigmatisasi dan diskriminasi yang tidak hanya terjadi pada satu lapisan masyarakat, melainkan di banyak lapisan.

"Itulah sebetulnya mengapa penting bagi negara ini, untuk membuka ruang-ruang luka bangsa ini untuk diobati," ucap Yati.

Saat dikonfirmasi apakah isu PKI yang dimunculkan akhir-akhir ini berkaitan dengan kontestasi politik menuju 2019, Yati mengatakan banyak dugaan ataupun skenario yang berkembang dari penyerangan kantor YLBHI akhir pekan lalu.

"Tapi yang mau saya bilang, isu PKI, komunisme, itu isu sangat sensitif dan sangat gampang dan mudah digunakan untuk tujuan politik tertentu. Dan tujuan-tujuan politik itu bisa saja terkait 2019," ujar Yati.

Sebelumnya, ratusan orang mengepung kantor YLBHI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (17/9/2017) malam hingga Senin (18/9/2017) dini hari. Massa yang berkumpul juga melakukan tindakan anarkhis seperti melempar botol beling dan batu.

(baca: Kronologi Pengepungan Kantor YLBHI)

Sejauh ini, polisi telah mengamankan 12 orang terkait aksi pengepungan kantor YLBHI. Sebanyak tujuh orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka.

(Baca: Polisi Tetapkan 7 Tersangka Terkait Pengepungan Kantor YLBHI)

Kompas TV YLBHI meyakini penyerbuan kantor LBH Jakarta dilakukan secara terorganisasi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com