Salin Artikel

Kontras Desak Polisi Buru Auktor Intelektualis Penyerangan YLBHI

"Kepolisan juga harus menelusuri lebih jauh siapa auktor intelektual di balik penyerangan ini," kata Yati, usai diskusi di Jakarta, Rabu (20/9/2017).

"Karena kalau kita lihat di medsos, ada ajakan yang memobilisasi massa. Kami berharap kepolisian menelusuri sejauh itu," ujar dia.

Yati mengatakan banyak dugaan atau skenario yang berkembang dari penyerangan kantor YLBHI akhir pekan lalu. Salah satunya adalah memanfaatkan isu komunisme atau Partai Komunis Indonesia untuk kepentingan politik.

"Tapi yang mau saya bilang, isu PKI, komunisme itu isu sangat sensitif dan sangat gampang dan mudah digunakan untuk tujuan politik tertentu. Dan tujuan-tujuan politik itu bisa saja terkait (Pemilu) 2019," ucap Yati.

Namun, Yati menyayangkan yang menjadi target dan sasaran dari isu ini justru lembaga seperti YLBHI yang merupakan rumah bagi para pencari keadilan.

Atas dasar itu dia berharap, pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong (hoaks) atau fitnah bisa segera diusut tuntas. Dengan begitu ada efek jera bagi yang berniat melakukan cara-cara serupa.

"Dan yang kami khawatirkan sebetulnya pihak-pihak seperti LBH atau organisasi-organisasi lain yang bekerja untuk isu keadilan, demokrasi dan HAM dijadikan sasaran-sasaran yang paling gampang untuk menghembuskan isu PKI, komunisme, dan lain-lain," kata Yati.

Sejauh ini, polisi telah mengamankan 12 orang terkait aksi pengepungan kantor YLBHI. Sebanyak tujuh orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.

(Baca: Polisi Tetapkan 7 Tersangka Terkait Pengepungan Kantor YLBHI)

https://nasional.kompas.com/read/2017/09/20/19541111/kontras-desak-polisi-buru-auktor-intelektualis-penyerangan-ylbhi

Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke