Pembangunan Gedung DPR Jadi Polemik, Wakil Rakyat Dinilai Tak Belajar dari Kesalahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menilai, munculnya polemik wacana pembangunan gedung DPR tidak terlepas dari sikap para politisi di dalamnya.

Menurut dia, anggota parlemen kerap mengeluarkan pernyataan yang tidak pas terkait pembangunan gedung.

Hal ini disampaikan Sebastian dalam Seminar Nasional bertajuk "Rencana Pengembangan Kawasan Parlemen: Pembangunan Alun-alun Demokrasi dan Gedung DPR RI" yang digelar di Gedung Nusantara DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9/2017).

(baca: Sekjen DPR: Gedung DPR Tidak Miring)

"Kita baru bicara grand desain dan seperti bangunannya, lalu tiba-tiba anggota DPR bilang, bicara tempat fitnes, kolam renang dan lain-lain, sehingga fokusnya terdistorsi," kata Sebastian.

"Kayak sekarang pengen gedung (baru) tau-tau mau bangun apartemen. Ini yang selalu terulang dan membuat gagasan utama terabaikan dan mendistorsi rencana awal," tambah dia.

Menurut dia, hal tersebut selalu berulang sejak beberapa kali isu pembangunan gedung DPR bergulir.

(baca: Fahri Hamzah Sebut Apartemen Anggota DPR Pakai Dana Swasta)

Maka dari itu, menurut dia, wajar saja jika masyarakat menilai negatif atas rencana pembangunan tersebut.

"Kelihatannya DPR kurang belajar dari kegagalan sebelumnya yang membuat kesalah selalu terulang," kata dia.

(baca: Jokowi Belum Dapat Info soal Pembangunan Gedung Baru DPR)

DPR mengajukan usulan anggaran sebesar Rp 7,2 triliun. Namun hanya Rp 5,7 triliun yang masuk ke dalam pagu anggaran DPR Tahun 2015.

Angka ini naik sekitar Rp 1,4 triliun dari anggaran Tahun 2017, yakni Rp 4,2 triliun. Penambahan anggaran dialokasikan salah satuna untuk merealisasikan pembangunan gedung baru DPR.

Proyek yang rencananya dimulai tahun 2018 itu akan menggunakan sistem anggaran tahun jamak (multi years).