Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Didik Supriyanto
Kolumnis

Kolomnis, tinggal di Semarang, bisa dihubungi melalui didik.rangga@gmail.com. Selain menulis di beberapa media, Didik Supriyanto juga menulis sejumlah buku pemilu. Daftar buku-buku pemilu karya Didik Supriyanto bisa dilihat di https://goo.gl/8rSaEm

Pemilih Indonesia Secerdas Pemilih Amerika Serikat

Kompas.com - 20/09/2017, 07:19 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorAmir Sodikin

SAYA senang tulisan "Pemilu Paling Rumit di Dunia dan Akhirat" mendapat banyak tanggapan. Salah satu yang menarik adalah membandingkan pemilu Indonesia dengan Amerika Serikat.

Menurut penanggap, dalam satu hari pemilihan, pemilu di Amerika Serikat sering juga memilih beberapa lembaga. Tak hanya memilih presiden, senat, dan DPR, tetapi juga gubernur, DPR negara bagian, bahkan wali kota dan dewan kota sekaligus.

Hanya karena pemilih di sana sudah cerdas, maka mereka tidak bingung saat memberikan suara.

Baca juga: Pemilu Paling Rumit di Dunia dan Akhirat

Dengan kalimat lain, karena pemilih Indonesia tidak rasional atau tidak cerdas, maka ketika diminta memilih empat calon untuk empat lembaga (DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) dalam satu hari pemilihan, mereka bingung sehingga mereka asal coblos. Akibatnya, orang-orang yang kinerjanya buruk, tetap saja dipilih kembali.

Jadi, tingkat kecerdasan pemilihlah yang menentukan bingung-tidaknya pemilih dalam memberikan suara dalam satu hari pemilihan, bukan jumlah lembaga yang dikompetisikan.

Sekilas pernyataan itu benar. Namun jika kita dalami, kebenaran tersebut sulit dibuktikan. Sebab, selain jumlah lembaga, terdapat faktor lain yang signifikan dalam mempengaruhi rasionalitas pemilih dalam memberikan suara, yaitu sistem pemilu yang digunakan.

Sistem pemilu itulah yang memproduksi banyak-sedikitnya calon, juga memengaruhi banyak-sedikitnya partai yang berkompetisi perebutan kursi. Dengan demikian, sistem pemilu secara tidak langsung memengaruhi rasionalitas pemilih dalam memberikan suara.

Sistem pemilu adalah saling hubungan antarvariabel teknis pemilu dalam mengubah suara (pemilih) menjadi kursi (calon terpilih).

Variabel-variabel itu adalah: (1) besaran daerah pemilihan (districk magnitude), (2) metode pencalonan (candidacy), (3) metode pemberian suara (balloting), (4) ambang batas perwakilan (threshold), (5) formula perolehan kursi (election formula), dan (6) penetapan calon terpilih.

Untuk mengetahui sulit tidaknya pemilih bersikap rasional dalam memberikan suara, perhatian kita fokuskan pada variabel besaran daerah pemilihan.

Berdasar besaran daerah pemilihan, terdapat dua sistem pemilu: pertama, sistem mayoritarian, di mana jumlah kursi di setiap daerah pemilihan hanya 1 atau tunggal; dan, kedua, sistem proporsional, di mana jumlah kursi di setiap daerah pemilihan ada 2 atau lebih, atau jamak.

Dalam sistem mayoritarian, terdapat sedikit calon karena kursi yang diperebutkan cuma 1. Secara alamiah, partai-partai terdorong berkoalisi untuk mengajukan 1 calon agar dapat meraih 1 kursi tersebut.

Dampak tidak langsungnya, jumlah partai menjadi sedikit, bahkan hanya ada dua atau tiga partai dominan, seperti di Amerika Serikat, Inggris, dan India.

Ini berbeda dalam sistem proporsional, di mana jumlah kursi yang tersedia banyak, sehingga masing-masing partai mengajukan calonnya sendiri. Bahkan jika di satu daerah pemilihan tersedia 10 kursi, maka partai akan mengajukan 10 calon meski hitung-hitungan politik untuk dapat 1 kursi saja sulit.

Partai-partai tidak terdorong untuk berkoalisi, sehingga jumlahnya pun selalu banyak, seperti di Brasil, Belanda, dan Indonesia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com