Bantu Rohingya Dinilai Pencitraan, BNPB Serahkan Penilaian ke Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei mengatakan, Pemerintah Indonesia sudah terbiasa untuk memberikan bantuan kepada negara lain, terutama yang mengalami bencana.

"Kita melakukan bantuan kemanusiaan bukan sekali ini saja," ujar Willem di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (19/9/2017).

Ia pun menyebutkan sejumlah negara yang pernah menerima bantuan dari Indonesia. Di antaranya, Nepal, Haiti, Filipina, Myanmar, Jepang, Korea Utara, dan beberapa negara lainnya.

Menurut Willem, Pemerintah Indonesia memegang komitmen kuat untuk membantu negara lain jika terkait masalah kemanusiaan.

"Political comitment Pemerintah Indonesia is very strong, artinya cukup kuat menanggapi masalah kemanusiaan," kata dia.

(Baca juga: Anggota Wantimpres: Rohingya Menunggu Bantuan Kita, Bukan Demo)

Oleh karena itu, terkait anggapan bahwa pemerintah tengah melakukan pencitraan, Willem menyerahkan penilaian itu kepada masyarakat.

"Saya tidak mau terjebak dalam debat kusir masalah itu, biar masyarakat yang menilai yang tahu," kata dia.

Ia menambahkan, saat ini bantuan kemanusiaan yang dikirimkan untuk pengungsi Rohingya melalui Banglades sudah mencapai 78 ton. Bantuan itu terdiri dari berbagai jenis kebutuhan, di antaranya makanan siap saji, sarung, selimut, dan mesin genset.

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sebelumnya menganggap bantuan kemanusiaan yang diberikan Indonesia untuk warga etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar adalah bentuk pencitraan Presiden Joko Widodo.

"Kalaupun kita sekarang kirim bantuan menurut saya itu pencitraan. Kirim bantuan pun tak sampai kadang-kadang. Jadi saudara-saudara di sini saya harus kasih tahu supaya tidak emosional," kata Prabowo di Bundaran Patung Kuda, Jakarta, Sabtu (16/9/2017).

Padahal, menurut Prabowo, langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk membantu Rohingya adalah dengan menjadikan Indonesia sebagai negara yang disegani di dunia.

"Percaya sama saya, kalau kita kuat kaum Rohingya kita bantu, kita beresin. Kita harus kuat untuk bantu orang lemah, tidak bisa lemah bantu lemah, miskin bantu miskin," ujar dia.

Namun, pihak Istana Kepresidenan menegaskan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah RI untuk kaum muslim Rohingya di Rakhine State, Myanmar, bukanlah sebuah pencitraan.

(Baca: Bantah Prabowo, Istana Tegaskan Bantuan untuk Rohingya Bukan Pencitraan)

Namun, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan sang Ketua Umum Prabowo Subianto tak bermaksud menyerang pemerintah dengan memolitisasi isu Rohingya.

"Soal Rohingya enggak ada hubungan sama pemerintah. Dalam arti Rohingya ini kan masalah kemanusiaan. Memang kami melihat memang ini masalah lama di Myanmar yang harus diselesaikan Myanmar," kata Riza.