Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Lantik Empat Perwira Tinggi Polri

Kompas.com - 19/09/2017, 10:01 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian melantik empat perwira tinggi Polri di ruang rapat utama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (19/9/2017).

Pelantikan tersebut berdasarkan surat keputusan Kapolri Nomor KEP/961/IX/2017.

Perwira tinggi yang dilantik pada hari ini yaitu Irjen Unggung Cahyono yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Logistik Kapolri menjadi Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.

Sementara itu, Brigjen Pol Asep Suhendar yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Manajemen Kapolri, dilantik menjadi Aslog Kapolri.

Kapolri juga melantik Kapolda Bangka Belitung yang sebelumnya dijabat Brigjen Pol Anton Wahono Sudarminto menjadi Brigjen Pol Syaiful Zachri.

Adapun, Anton Wahono dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Manajemen Kapolri.

Setelah surat keputusan dibacakan, Kapolri membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh perwira yang dilantik.

"Bahwa saya akan menaati segala peraturan perundangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan pada saya dengan penuh pengabdian kesadaran dan tanggungjawab," kata Tito, Senin pagi.

Sedianya, Komjen Pol Moechgiharto juga dilantik menjadi Kepala Badan Pemelihara Keamanan menggantikan Komjen Pol Putut Eko Bayuseno.

Namun, sertijab baru dilakukan pada November 2017, bertepatan masa pensiun Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Pol Dwo Priyatno yang purna tugas. Putut disiapkan menggantikan Dwi sebagai Irwasum.

"Saya minta kebesaran hati pak Moechgiarto sertijab sampai November. Sementara Bapak bisa dulu di Baharkam," ujar Tito dalam amanatnya.

"Kita komunikasikan ke Baharkam, siap berikan asisten magang," kelakar Kapolri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com