Marak OTT KPK, Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Tak Terjebak Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan kepala daerah harus lebih hati-hati dalam mengemban tugas. Peringatan ini khususnya untuk mereka yang akan kembali mencalonkan diri pada penyelenggaraan pilkada.

Karena jika tidak hati-hati, para kepala daerah itu bisa terjerumus dalam kasus korupsi.

Hal ini disampaikan Tjahjo menanggapi maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu belakangan.

"Kejadian OTT juga mengingatkan pada saya dan semua yang hadir ini untuk memahami mengenai area rawan korupsi, termasuk jebakan-jebakan yang harus dicermati dengan baik. Jebakan itu apa, bisa saja macam-macam," kata Tjahjo saat menghadiri ulang tahun ke-7 Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) di kantor BNPP, Jakarta, Minggu (17/9/2017).

(Baca juga: Tantangan Memutus Rantai Korupsi Kepala Daerah...)

Tjahjo menegaskan, jebakan yang dimaksud itu bukan inisiatif KPK, melainkan dilakukan oleh orang-orang di sekitar kepala daerah tersebut. Bahkan, menurut dia, mungkin saja jebakan tersebut sengaja dibuat oleh lawan politiknya.

Kemudian, tindakan koruptif tersebut diketahui KPK dan ditindaklanjuti dengan penangkapan.

"Mungkin lawan politik, mungkin kelengahan, sampai kejadian itu terendus oleh KPK," ujar Tjahjo.

"KPK kan infonya dari masyarakat, bukan pasang CCTV di semua daerah, tidak. Tapi KPK punya informasi dari masyarakat, lebih kecil lagi (yakni) lingkungan," kata politisi PDI-P tersebut.

(Baca juga: Mendagri Anggap OTT KPK Sejalan dengan Komitmen Presiden)

Oleh karena itu, ia kembali mengingatkan, kepala daerah dan seluruh jajaran aparatur pemerintah lebih berhati-hati.

"Kami hanya mengimbau para kepala daerah yang mau maju kembali harus hati-hati, bisa dia terjebak oleh teman sendiri, dia sendiri, atau oleh siapa pun," kata dia.

Tjahjo sebelumnya juga sudah meminta seluruh kepala daerah, khususnya di Sumatera Utara, agar mewaspadai area rawan korupsi supaya tidak ada lagi operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah, seperti yang dilakukan KPK kepada Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen.

"Pahamilah area yang rawan korupsi. Bapak Presiden juga selalu mengingatkan ini karena banyak sekali jebakan, kita tidak tahu siapa lawan dan siapa kawan, kepala daerah hati-hati,” kata Tjahjo di Medan, Sabtu (16/9/2017).

(Baca: Mendagri: Kepala Daerah Hati-hati, Kita Tak Tahu Siapa Lawan dan Kawan)

Area rawan korupsi tersebut, lanjutnya, mulai dari perencanaan anggaran, retribusi pajak dan hibah bantuan sosial, masalah belanja barang dan jasa hingga jual beli jabatan.

"Untuk masalah belanja barang dan jasa, 95 persen lebih mahal biaya yang dikeluarkan pemerintah dinbadingkan swasta,” ucap Tjahjo.

Jabatan kepala daerah tengah menjadi sorotan setelah beberapa waktu belakangan KPK melakukan penangkapan.

Pada Sabtu (16/9/2017), Walikota Batu, Jawa Timur Eddy Rumpoko bersama empat orang diamankan oleh KPK. Penyidik juga mengamankan sejumlah uang.

Diduga, uang tersebut terkait dengan fee proyek tertentu dari pihak swasta kepada para kepala daerah dan pejabatnya.

Pada Rabu (13/9/2017), KPK menangkap Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen. Ia ditetapkan tersangka terkait kasus suap pengerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara tahun 2017.

Pada Selasa (29/8/2017), KPK menangkap Wali Kota Tegal, Jawa Tengah, Siti Masitha. Penangkapan dirinya terkait dugaan suap pengelolaan dana jasa kesehatan di RSUD Kardinah di Tegal.