Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Dorong PPP Ciptakan Kader Berintegritas

Kompas.com - 15/09/2017, 13:18 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar dialog dengan jajaran pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Dialog digelar di kantor Dewan Pimpinan Pusat PPP, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (15/9/2017).

KPK diwakili oleh Direktur Pencegahan Pahala Nainggolan. Sementara pengurus PPP yang hadir antara lain, Sekjen Arsul Sani dan Wakil Sekjen Ahmad Baidowi.

Dialog ini dilakukan sebagai upaya KPK mencegah korupsi di lingkungan partai politik.

"KPK tawarkan kerja sama untuk penguatan partai. Bagaimana caranya parpol bisa jadi lebih sehat dan berintegritas," kata Pahala dalam jumpa pers usai pertemuan.

(baca: SBY: Demokrat Tolak Upaya Membekukan atau Membubarkan KPK)

Pahala mengatakan, salah satu yang didorong KPK adalah agar PPP bisa mendidik kadernya dari bawah untuk kemudian menjabat posisi eksekutif dan legislatif.

Kader harus dididik untuk memiliki integritas sehingga tidak tergoda melakukan korupsi saat mereka menjabat.

"Paling tidak sebelum terjun sudah tahu. Kalau sudah tahu, masih melanggar teman penindakan yang menjalankan tugasnya," kata Pahala.

(baca: SBY: Meski Kader Terlibat Korupsi, Demokrat Tetap Konsisten Dukung KPK)

Pahala mengatakan, selama ini banyak parpol yang secara instan menarik kader dari luar untuk menjadi caleg atau kepala daerah.

Akibatnya, partai tidak sempat untuk memberikan pendidikan politik yang sehat kepada mereka.

"Apa yang kita lihat di lapangan, beberapa tidak paham benar bagaimana birokrasi itu. Plus tidak tahu juga ada kegiatan yang risikonya tinggi. Misalnya, pengadaan barang jasa, penerbitan izin dan pembuatan APBD," ucap Pahala.

(baca: Jaksa Agung: Semua Kami Lakukan untuk KPK...)

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menyatakan, partainya menyambut baik masukan dari KPK dan LIPI tersebut.

Masukan ini, kata dia, segaris dengan upaya partainya yang tengah berupaya mewujudkan sistem keuangan yang transparan dan perekrutan kader yang tak asal-asalan.

"Sebenarnya kami sudah mengarah ke sana. Masukan dari KPK kami akan gunakan untuk melengkapi dan merintis perjuangan ini," ujar Arsul.

KPK sebelumnya sudah melakukan dialog dengan sejumlah parpol lain, yakni PDI-P, Nasdem, Demokrat dan PKB. Dialog rencananya akan dilakukan kepada semua parpol.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com