Bunuh Diri, Kemiskinan, dan Korupsi di Indonesia

KOMPAS.com - Arkan (11) mungkin saat itu kaget sekaligus tak percaya, ketika mendapati Suwarso, kakeknya tewas tergantung dengan leher terikat tali plastik di bawah pohon kopi tak jauh dari rumah mereka di Desa Sangkanayu, Purbalingga, Jawa Tengah.

Seperti Kompas.com wartakan, Minggu (9/7/2017), pria berusia 73 tahun itu nekad bunuh diri karena masalah ekonomi. Menurut Nuryati (35)—anak korban, Suwarno depresi karena masih memiliki dua anak yang masih bersekolah sehingga membutuhkan banyak biaya.

"Bapak sering sambat (mengeluh) kalau kondisi fisiknya sudah tua sehingga tidak bisa bekerja keras lagi untuk mencukupi kebutuhannya," ujar Nuryati.

Sebenarnya kejadian serupa juga dialami Danang, seorang buruh bangunan asal Dusun Kwarigan, Sidoarjo, Jawa Timur, yang ditemukan tewas tergantung di rumahnya pada akhir Juli tahun ini.

Dimuat Kompas.com, Sabtu (29/7/2017), pria berusia 22 tahun itu diduga gantung diri karena tidak memiliki penghasilan tetap, padahal korban harus menghidupi istri dan satu anaknya.

Dari dua contoh kasus di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kemiskinan dapat membuat seseorang depresi sampai mendorong diri mengakhiri hidup. Direktur Departemen Kesehatan Mental dan Penyalahgunaan Obat-obatan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Shekhar Saxena mengamini hal itu.

Dalam keterangannya di VOA News, Jumat (20/4/2017), Shekhar berujar bahwa kebanyakan orang yang menderita depresi tinggal di negara-negara yang berpendapatan rendah dan menengah. Depresi sendiri merupakan epidemi kematian akibat bunuh diri.

Korupsi penyebab kemiskinan?

Berbicara penyebab kemiskinan sangatlah kompleks. Sebab, ada banyak hal yang mendorong terjadinya kemiskinan di suatu negara, salah satunya adalah korupsi.

Hasil studi Eric Chetwynd, Frances Chetwynd, dan Bertram Spector pada 2003 dengan judul "Corruption and Poverty: A Review of Recent Literature" menyimpulkan, korupsi memiliki konsekuensi langsung terhadap faktor-faktor tata kelola pemerintahan dan perekonomian yang pada akhirnya melahirkan kemiskinan.

Menurut studi itu, peningkatkan korupsi di suatu negara secara langsung akan mengurangi investasi dalam perekonomian, menciptakan distorsi pasar, merusak kompetisi, dan menimbulkan inefisiensi yang ditandai dengan meningkatnya biaya-biaya menjalankan bisnis.

Lebih dari itu, korupsi dapat pula meningkatkan ketidakadilan dalam hal pendapatan sehingga memperparah kemiskinan.

Sementara itu, dari segi tata kelola pemerintah, korupsi dapat menurunkan kemampuan negara dalam mengelola pemerintahan yang berujung pada peningkatan angka kemiskinan.

Nah, bagaimana dengan Indonesia?

Sebagai bangsa yang besar, negeri ini akrab dengan masalah korupsi. Tak percaya, tengok saja indeks persepsi korupsi Indonesia.

Mikhael Gewati Nilai indeks persepsi korupsi Indonesia pada 2016 adalah 37. Dengan skor tersebut, Indonesia berada di peringkat ke-90 dari 176 negara yang disurvei TII.

Dengan skor tersebut, Indonesia harus puas berada di peringkat ke-90 dari 176 negara yang disurvei TII. Capaian ini sejalan dengan banyaknya jumlah kasus korupsi di republik ini.

Data Indonesian Corruption Watch (ICW) yang dirilis Februari 2017 mencatat ada 482 kasus korupsi di negeri ini selama 2016. Dari jumlah itu didapat ada 1.101 orang tersangka dengan total nilai kerugian negara mencapai Rp 1,45 triliun.

Upaya pemerintah

Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah melakukan berbagai cara untuk mencegah dan memberantas korupsi. Salah satunya lewat Instruksi Presiden (inpres) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Melalui inpres itu, Jokowi ingin seluruh jajaran di kementerian, lembaga tinggi negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pemerintah daerah untuk melaksanakan aksi pemberantasan dan pencegahan korupsi (PPK) secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

Totalnya ada 31 aksi PPK dalam inpres ini. Dengan rincian, 24 aksi (77,2 persen) untuk pencegahan korupsi, dan 7 aksi dalam penegakan hukum (12,8 persen). Jadi, bisa dibilang inpres ini lebih menitikberatkan ke pencegahan korupsi.

Nah, salah satu cara untuk mengimplementasi inpres tersebut adalah dengan menerapkan sistem manajemen anti penyuapan. Untuk masalah ini pun sudah ada standarisasi dunianya, yaitu melalui sertifikasi ISO 37001:2016 Anti-Bibery Management System.

Di Indonesia Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah mengadopsi standar tersebut menjadi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Apa istimewanya ISO ini?

Jadi, ISO tersebut adalah instrumen yang berisi serangkaian tindakan dan kontrol yang harus dilakukan untuk mencegah, mendeteksi, dan mengatasi suap. Standar ini sudah didesain sefleksibel mungkin sehingga bisa digunakan oleh berbagai jenis dan skala organisasi.

Spesialis investigasi forensik dan anti penggelapan dari Ernest and Young, Stevanus Alexander Sianturi, mengatakan, perusahaan swasta, private dan publik di dalam negeri bisa menerapkan ISO 37001 asalkan ada dukungan dari pimpinan dan semua pihak di dalamnya.

"Untuk bisa menerapkan ISO tersebut butuh support terutama dari pimpinan, lalu stake holder, dan semua pemangku kepentingan dalam perusahaan atau organisasi yang bersangkut," ucap Alexander saat dihubungi Kompas.com, Kamis (7/9/2017).

Dia kemudian mencontohkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang sudah berani mengumumkan ke publik akan menerapkan SNI ISO 37001: 2016.

Sementara itu, Wakil Kepala SKK Migas Sukandar mengatakan bahwa penerapan ISO tersebut menjadi penting mengingat industri hulu migas rentan terjadi tindakan penyuapan. Penyebabnya karena aktivitas di industri ini melibatkan banyak pihak dengan mata rantai bisnis yang panjang.

"Tak hanya SKK Migas, ke depan diharapkan para pelaku usaha di sektor ini dapat menerapkan sistem manajemen anti penyuapan guna menciptakan industri hulu migas yang transparan dan efisien sehingga dapat memberikan manfaat besar bagi negara," ujar Sukandar dalam rilis yang diterima Kompas.com.

DOK SKK Migas Aktivitas di Industri hulu migas

SKK Migas sendiri dibentuk pemerintah untuk mengawasi kegiatan eksplorasi dan produksi migas di Indonesia. Saat ini, terdapat 277 Kontraktor KKS yang bekerja di bawah pengawasan SKK Migas, terdiri dari 85 Kontraktor KKS tahap eksploitasi dan 192 Kontraktor KKS tahap eksplorasi.

Selain memastikan para kontraktor memenuhi target-target teknis operasional, satuan ini melakukan pula pengawasan supaya bisnis hulu migas dapat berjalan dengan tata kelola yang baik.

Semoga saja langkah SKK Migas untuk menerapkan SNI ISO 37001:2016, Sistem Manajemen Anti Penyuapan, bisa diikuti oleh BUMN, kementerian, lembaga pemerintah, dan perusahaan swasta lainnya.

Dengan begitu, tindakan korupsi di Indonesia lambat laun akan berkurang. Tingkat kesejahteraan rakyat kecil pun meningkat sehingga diharapkan tidak ada lagi cerita orang bunuh diri hanya karena hambatan ekonomi seperti halnya Suwarno dan Danang.