Wiranto Sebut Tidak Mudah Ungkap Dalang Pembunuhan Munir - Kompas.com

Wiranto Sebut Tidak Mudah Ungkap Dalang Pembunuhan Munir

Kompas.com - 11/09/2017, 21:56 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2017). KOMPAS.com/Kristian Erdianto Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengungkapkan, tidak mudah bagi pemerintah untuk menuntaskan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib dan mengungkap dalang di balik kasus tersebut.

Pasalnya, pengadilan sudah pernah menyidangkan kasus tersebut dengan terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto, pilot Garuda yang menjadi pelaku lapangan.

Selain itu, pengadilan juga sudah menvonis bebas mantan Deputi V BIN Mayjen Purn Muchdi Purwoprandjono yang diduga sebagai auktor intelektual kasus pembunuhan Munir.

"Secara yuridis memang sudah inkracht (berkekuatan hukum tetap) kan masalahnya itu. Kalau sudah inkracht ini kan tidak mudah kalau dari sisi peradilan kita," ujar Wiranto, saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2017).

Baca: Reaksi Wiranto Ditanya Penuntasan Kasus Pembunuhan Munir

"Kalau mencari fakta berkas dari peradilan itu kan yang tersangka sebagai pembunuh Saudara Pollycarpus sudah dihukum 14 tahun, sudah bebas bahkan. Lalu untuk yang diduga aktor intelektual lewat pengadilan yang dinyatakan bebas dan sudah inkracht keputusan itu," ujar dia.

Menurut Wiranto, yang bisa diandalkan saat ini untuk menuntaskan kasus Munir adalah hasil temuan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir.

TPF tersebut dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Akan tetapi, kata Wiranto, pemerintah saat ini tidak memiliki berkas hasil temuan TPF.

"Tinggal yang belum terselesaikan adalah temuan dari tim pencari fakta. Dari temuan Marsudi Hanafi (anggota TPF) yang zamannya SBY. Tahun lalu kami sudah berusaha untuk mendapatkan itu tapi belum dapat juga," kata Wiranto.

Wiranto juga belum bisa memastikan apakah pemerintah akan mengumukan hasil temuan TPF sebagaimana yang diminta oleh aktivis HAM dan Suciwati, istri Munir.

Baca: Istana Minta Wiranto Beri Penjelasan soal Kasus Munir

Ia mengatakan, akan bertemu dengan Kepala Staf Presiden Teten Masduki lebih dulu untuk membicarakan masalah tersebut.

Aktivis HAM Munir Said Thalib yang akrab disapa Cak Munir meninggal dunia dalam perjalanan menuju Belanda, negeri yang menjadi tujuannya bersekolah.

Dia diracun dalam penerbangan Garuda Indonesia GA-974 dari Jakarta menuju Amsterdam, yang sempat transit di Singapura pada 7 September 2004. Proses peradilan telah dilakukan untuk mengadili pelaku pembunuhan Munir.

Dalam kasus ini, pengadilan telah menjatuhkan vonis 14 tahun penjara terhadap Pollycarpus Budihari Priyanto, pilot Garuda yang saat itu sedang cuti, sebagai pelaku pembunuhan Munir.

Sejumlah fakta persidangan juga menyebut adanya dugaan keterlibatan petinggi Badan Intelijen Negara dalam kasus pembunuhan ini.

Namun, pada 13 Desember 2008, mantan Deputi V BIN Mayjen Purn Muchdi Purwoprandjono yang menjadi terdakwa dalam kasus ini divonis bebas dari segala dakwaan.

Menurut Suciwati, istri Munir, Presiden Jokowi pernah berjanji akan menuntaskan kasus Munir saat mengundang 22 pakar hukum dan HAM pada 22 September 2016.

Pada 14 Oktober 2016, Presiden Jokowi menunjuk Jaksa Agung untuk kasus Munir dan meminta segera bekerja menindaklanjuti kasus Munir berdasarkan temuan Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus kematian Munir.  

Kompas TV Istri almarhum aktivis HAM Munir, Suciwati mengaku kecewa dengan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkan keputusan komisi informasi pusat terkait dokumen tim pencari fakta. Suciwati menilai putusan PTUN sama saja dengan melegalkan kejatahan negara atas dugaan menyembunyikan atau menghilangkan dokumen tim pencari fakta kasus munir. Suciwati menganggap putusan PTUN bertentangan dengan fakta-fakta bahwa dokumen telah diserahkan kepada pemerintah di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Suciwati juga menganggap terjadi kejanggalan dalam pemeriksaan permohohan di PTUN karena dilakukan tidak secara terbuka.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Komentar

Terkini Lainnya

Pasca Tenggelamnya KM Sinar Bangun, Kemenhub Akan Keluarkan Surat Edaran

Pasca Tenggelamnya KM Sinar Bangun, Kemenhub Akan Keluarkan Surat Edaran

Nasional
Hendak Kunjungi Migran Anak, Jaket Melania Trump Malah Jadi Sorotan

Hendak Kunjungi Migran Anak, Jaket Melania Trump Malah Jadi Sorotan

Internasional
Berita Terpopuler: Prabowo Merasa Dibenci

Berita Terpopuler: Prabowo Merasa Dibenci

Nasional
BMKG: Waspadai Hujan Disertai Petir di Jabodetabek Hari Ini

BMKG: Waspadai Hujan Disertai Petir di Jabodetabek Hari Ini

Megapolitan
Sidang Vonis terhadap Aman Abdurrahman Digelar Hari Ini

Sidang Vonis terhadap Aman Abdurrahman Digelar Hari Ini

Megapolitan
Tak Puas dengan Jawaban soal Pansela, Ida Fauziah Bilang 'Ya Sudah Gus Yasin Kalau Jawabnya Begitu'

Tak Puas dengan Jawaban soal Pansela, Ida Fauziah Bilang "Ya Sudah Gus Yasin Kalau Jawabnya Begitu"

Regional
Berita Populer: Penjelasan Najib Razak soal Hartanya, hingga Penjara Belanda Kekurangan Tahanan

Berita Populer: Penjelasan Najib Razak soal Hartanya, hingga Penjara Belanda Kekurangan Tahanan

Internasional
Menyamar Jadi Fans Piala Dunia, Imigran Ilegal Mencoba Masuk Uni Eropa

Menyamar Jadi Fans Piala Dunia, Imigran Ilegal Mencoba Masuk Uni Eropa

Internasional
Pantau 'Quick Count' Kompas pada Pilkada Jabar, Jateng, dan Jatim

Pantau "Quick Count" Kompas pada Pilkada Jabar, Jateng, dan Jatim

Nasional
Jelang Pilkada, PGI Imbau Umat Kristen Bijak Gunakan Media Sosial

Jelang Pilkada, PGI Imbau Umat Kristen Bijak Gunakan Media Sosial

Nasional
Menhub Targetkan Penemuan Korban KM Sinar Bangun Lebih Optimal

Menhub Targetkan Penemuan Korban KM Sinar Bangun Lebih Optimal

Nasional
Pelapor Yakin Anggota DPR Herman Hery adalah Pelaku Pengeroyokan

Pelapor Yakin Anggota DPR Herman Hery adalah Pelaku Pengeroyokan

Megapolitan
Faisal Basri: Sekarang Aneh, Banyak yang Lebih Mau Jadi Cawapres daripada Capres

Faisal Basri: Sekarang Aneh, Banyak yang Lebih Mau Jadi Cawapres daripada Capres

Nasional
Pemberontak Houthi Bersumpah Rebut Kembali Bandara Hodeidah

Pemberontak Houthi Bersumpah Rebut Kembali Bandara Hodeidah

Internasional
PGI: Umat Kristen Jangan Bersikap Apatis Pilih Kepala Daerah

PGI: Umat Kristen Jangan Bersikap Apatis Pilih Kepala Daerah

Nasional

Close Ads X