Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalau Mau Diusung Nasdem, Calon Kepala Daerah Harus Menangkan Jokowi di 2019

Kompas.com - 11/09/2017, 16:49 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem memiliki syarat khusus dalam mengusung calon kepala daerah.

Jika ingin diusung Partai Nasdem, calon kepala daerah harus berkomitmen untuk mendukung dan memenangkan Presiden Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

"Nasdem akan dukung lagi Jokowi. Oleh karena itu infrastruktur politik, tak hanya pengurus, kader, kepala daerah harus pastikan kemenangan Jokowi," kata Sekjen Partai Nasdem Johnny G Platte, di Kantor DPP Nasdem, Jakarta, Senin (11/9/2017).

Platte mencontohkan, keputusan partainya mendukung Ridwan Kamil untuk Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 mendatang.

Baca juga: Fadli Zon Protes Jokowi Hadiri Rakernas Projo, Ini Tanggapan Istana

Sebelum mengumumkan secara resmi dukungannya, Nasdem terlebih dahulu memastikan komitmen Wali Kota Bandung itu untuk mendukung Jokowi pada Pilpres 2019.

"Ridwan Kamil harus bersedia mendukung capres Nasdem nanti yaitu Pak Jokowi, mendukung dan memenangkannya di Jawa Barat karena Nasdem akan dukung Jokowi kembali sebagai capres," kata Johnny.

Nasdem yakin Ridwan Kamil akan mendapatkan dukungan yang cukup untuk mengantarnya maju sebagai calon gubernur Jabar.

Baca juga: Jokowi: Biar Projo yang Kampanye, Jangan Menteri

Saat ini, baru Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang sudah sepakat mendukung Ridwan Kamil.

Total kursi DPRD Jabar milik kedua parpol masih 12 kursi, jauh dari syarat minimum 20 kursi.

Namun, menurut dia, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam waktu dekat juga akan mendeklarasikan dukungannya sehingga Ridwan Kamil mengantongi 21 kursi.

Kompas TV Meski masih dua tahun lagi, partai politik mulai pamer dukungan ke sejumlah kandidat calon presiden. Murni dukungan atau ada kepentingan?


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com